BPK Berikan Opini WTP Setelah 12 Tahun, Ini Perasaan Sri Mulyani
Jum'at, 19 Mei 2017 - 22:22 WIB
BPK Berikan Opini WTP Setelah 12 Tahun, Ini Perasaan Sri Mulyani
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati gembira dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
Opini WTP tersebut merupakan yang pertama kalinya setelah 12 tahun, dimana pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004. Dan hal itu tidaklah mudah, menyusun neraca dan LKPP dari cash basis menuju sistem aktual.
Dia menilai, apresiasi dari BPK tersebut menandakan penatausahaan barang milik negara telah semakin baik. "Ini ditandai transfer masuk dana keluar dari barang milik negara yang diyakini kewajarannya, serta pencatatan saldo anggaran yang jauh lebih akurat dibanding tahun sebelumnya," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (19/5/2017).
Dia meminta pemerintah tidak berpuas diri atas laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menginginkan agar seluruh tradisi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara semakin terjaga. Mengingat, APBN merupakan instrumen kebijakan pembangunan yang sangat penting bagi negara.
"Reputasi dan kredibilitas harus dijaga, dan yang penting bahwa pelaksanaan APBN benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara," imbuh dia.
Kedepannya, mantan Menko bidang Perekonomian ini akan memberikan contoh pengelolaan keuangan negara kepada kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta BUMN. Pasalnya, meskipun telah mendapatkan opini WTP namun masih ada K/L yang memperoleh opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer dari BPK).
"Saya telah meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus perhatikan berbagai macam temuan, dan saya minta seluruh jajaran Kemenkeu untuk membantu kementerian dan lembaga yang statusnya belum WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kami akan terus menjaga keseluruhan konsistensi keuangan negara, sehingga reputasi dan krediblitas dari pengelolaan keuangan negara kita akan semakin kuat," tuturnya.
Dengan koordinasi yang semakin baik, tambahnya, manfaat yang diberikan kepada masyarakat akan semakin besar. "Jadi hasil ini bukan sesuatu yang akan kami rayakan tapi jadi cambuk untuk terus menjaga reputasi maupun kinerja dari Kemenkeu dan terutama di dalam menjaga keuangan negara sesuai mandat yang diberikan kepada kami," tandas Sri Mulyani.
Opini WTP tersebut merupakan yang pertama kalinya setelah 12 tahun, dimana pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004. Dan hal itu tidaklah mudah, menyusun neraca dan LKPP dari cash basis menuju sistem aktual.
Dia menilai, apresiasi dari BPK tersebut menandakan penatausahaan barang milik negara telah semakin baik. "Ini ditandai transfer masuk dana keluar dari barang milik negara yang diyakini kewajarannya, serta pencatatan saldo anggaran yang jauh lebih akurat dibanding tahun sebelumnya," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (19/5/2017).
Dia meminta pemerintah tidak berpuas diri atas laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menginginkan agar seluruh tradisi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara semakin terjaga. Mengingat, APBN merupakan instrumen kebijakan pembangunan yang sangat penting bagi negara.
"Reputasi dan kredibilitas harus dijaga, dan yang penting bahwa pelaksanaan APBN benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara," imbuh dia.
Kedepannya, mantan Menko bidang Perekonomian ini akan memberikan contoh pengelolaan keuangan negara kepada kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta BUMN. Pasalnya, meskipun telah mendapatkan opini WTP namun masih ada K/L yang memperoleh opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer dari BPK).
"Saya telah meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus perhatikan berbagai macam temuan, dan saya minta seluruh jajaran Kemenkeu untuk membantu kementerian dan lembaga yang statusnya belum WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kami akan terus menjaga keseluruhan konsistensi keuangan negara, sehingga reputasi dan krediblitas dari pengelolaan keuangan negara kita akan semakin kuat," tuturnya.
Dengan koordinasi yang semakin baik, tambahnya, manfaat yang diberikan kepada masyarakat akan semakin besar. "Jadi hasil ini bukan sesuatu yang akan kami rayakan tapi jadi cambuk untuk terus menjaga reputasi maupun kinerja dari Kemenkeu dan terutama di dalam menjaga keuangan negara sesuai mandat yang diberikan kepada kami," tandas Sri Mulyani.
(ven)
Lihat Juga :
