Di depan Jokowi, BPK Bongkar Catatan Soal Jiwasraya hingga Dana Pensiun
Senin, 20 Juli 2020 - 18:10 WIB
loading...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan beberapa catatan kepada pemerintah pusat terhadap laporan keuangan tahun 2019. Catatan ini diberikan meskipun BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintah pusat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan beberapa catatan kepada pemerintah pusat terhadap laporan keuangan tahun 2019. Catatan ini diberikan meskipun BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintah pusat.
“Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa dengan opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti LKPP bebas dari masalah. BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti,” Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Senin (20/7/2020).
(Baca Juga: Terbongkar 13 Masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019 )
Dia mengatakan ada 13 temuan permasalahan di dalam LKPP tersebut. Dimana 13 temuan dibacakan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu temuan yang dibacakan adalah terkait dengan Jiwasraya dan Asabri
“Kewajiban Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur/diestimasi,” ungkapnya.
“Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa dengan opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti LKPP bebas dari masalah. BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti,” Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Senin (20/7/2020).
(Baca Juga: Terbongkar 13 Masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019 )
Dia mengatakan ada 13 temuan permasalahan di dalam LKPP tersebut. Dimana 13 temuan dibacakan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu temuan yang dibacakan adalah terkait dengan Jiwasraya dan Asabri
“Kewajiban Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur/diestimasi,” ungkapnya.
Lihat Juga :
