Pemerintah Siapkan Cara Tingkatkan Inklusi Keuangan

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan cara untuk meningkatkan inklusi keuangan, salah satunya melalui program bantuan pemerintah. Dahulu, bantuan pemerintah kepada masyarakat disalurkan melalui subsidi harga dan melalui penyaluran beras raskin.

(Baca Juga: Tingkat Pemahaman Masyarakat soal Produk Keuangan Masih Rendah)

Bantuan-bantuan tersebut, lanjut dia, meskipun sudah dijalankan, di satu sisi membantu hidup masyarakat tapi tidak membuat masyarakat menjadi terlibat dengan sektor keuangan.

"Karena itu mulai tahun ini kita galakkan dan kita satu per satu mengubah semua kegiatan bantuan pemerintah yang tadi itu menjadi bantuan pemerintah yang menggunakan sektor keuangan, sifatnya tetap non tunai tapi disalurkan melalui bank atau kartu," kata dia di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Pemerintah memiliki data bahwa sekitar 40% masyarakat belum tersentuh akses keuangan. Maka, dengan mekanisme ini masyarakat akan mempunyai keterkaitan dengan sistem keuangan, dengan bank dan bisa meningkatkan inklusi keuangan di samping dapat mengentaskan kemiskinan.

"Jadi, kita ingin mengarahkan inklusi keuangan ini semata-mata mengarahkan bank mempunyai nasabah lebih banyak, atau orang Indonesia sekarang sebagian besar sudah punya rekening, tapi kita ingin inklusi keuangan ini menjadi bagian untuk mengurangi kemiskinan, itu baru dari sisi yang menabung," terang Bambang.

Langkah ini, semata-mata merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, yakni mendorong mereka yang rentan atau hampir miskin, untuk bisa terlibat dalam dunia usaha.

"Itulah kenapa ada KUR atau kredit mikro. Misalnya yang kita harapkan malah mempercepat inklusi keuangan karena tidak hanya sekadar menabung tapi juga meminjam, tapi untuk kegiatan produktif dan mempercepat mereka menjauh dari garis kemiskinan. Yang penting pemerintah memberikan dukungan penuh kepada pelaksanaan KUR," tuturnya.