Banjir Investasi dari China, Jokowi Minta Antisipasi Hal Ini
Selasa, 23 Mei 2017 - 13:35 WIB
Banjir Investasi dari China, Jokowi Minta Antisipasi Hal Ini
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan isu yang kencang berhembus seiring dengan akan masuknya investasi besar dari China pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR) di Beijing, beberapa waktu lalu adalah mengenai adanya tenaga kerja ilegal (illegal workers) yang masuk ke Indonesia.
(Baca Juga: Luhut Tawarkan Tiga Proyek Raksasa ke China di KTT OBOR )
Menurutnya, seluruh elemen di pemerintahan juga telah diperintahkan untuk memantau agar tak ada tenaga kerja ilegal dari Negeri Tirai Bambu -julukan China- yang masuk ke Indonesia. Meski begitu Luhut menilai jika jumlah tenaga kerja ilegal ribuan maka masih dapat dikategorikan wajar untuk negara sebesar Indonesia. Namun, jika sampai ratusan ribu, maka itu yang harus ditindaklanjuti.
"Kalau ada beberapa orang beberapa ribu (tenaga kerja ilegal), saya kira masih bisa dipahami. Tapi kalau sampai puluhan ratusan ribu itu tidak betul. Presiden kasih arahan lagi, untuk mengurangi kemungkinan itu terjadi. Maka kita siapkan buruh kita lebih awal dengan politeknik, vokasional," terangnya dalam acara Coffee Morning di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Lebih lanjut Menko Luhut juga mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumpulkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmayanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Menkopolhukam Wiranto untuk menghadang masuknya ideologi komunis di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan menjadi imbas ketika banjir investasi dari China masuk ke Tanah Air.
Luhut mengakui, masuknya investasi dari China langsung dikaitkan dengan isu masuknya ideologi komunisme di Indonesia Karena itu, Presiden Jokowi pun langsung memerintahkan intelijen untuk memastikan tidak ada ideologi komunis yang masuk.
"Isu mengenai komunisme itu jadi isu sentral di Jakarta ini yang tidak jelas juntrungannya. Presiden kumpulkan sampai kepala staf angkatan, kapolri, panglima TNI, kepala BIN, menkopolhukam memberikan instruksi supaya intelijen memastikan tidak ada masuk ideologi komunis ke Indonesia. Uangnya sih silakan saja," katanya
Jika memang Indonesia akhirnya 'kebobolan' dan ideologi tersebut masuk, kata mantan Menkopolhukam ini, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan agar hal tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. "Saya minta ini digaris bawahi. Semua teritorial kita diperintahkan, dan sekaligus mencari ada orang yang melaporkan ada kegiatan komunis. Jadi tiga institusi ini bekerja sama," tegas dia.
(Baca Juga: Luhut Tawarkan Tiga Proyek Raksasa ke China di KTT OBOR )
Menurutnya, seluruh elemen di pemerintahan juga telah diperintahkan untuk memantau agar tak ada tenaga kerja ilegal dari Negeri Tirai Bambu -julukan China- yang masuk ke Indonesia. Meski begitu Luhut menilai jika jumlah tenaga kerja ilegal ribuan maka masih dapat dikategorikan wajar untuk negara sebesar Indonesia. Namun, jika sampai ratusan ribu, maka itu yang harus ditindaklanjuti.
"Kalau ada beberapa orang beberapa ribu (tenaga kerja ilegal), saya kira masih bisa dipahami. Tapi kalau sampai puluhan ratusan ribu itu tidak betul. Presiden kasih arahan lagi, untuk mengurangi kemungkinan itu terjadi. Maka kita siapkan buruh kita lebih awal dengan politeknik, vokasional," terangnya dalam acara Coffee Morning di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Lebih lanjut Menko Luhut juga mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumpulkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmayanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Menkopolhukam Wiranto untuk menghadang masuknya ideologi komunis di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan menjadi imbas ketika banjir investasi dari China masuk ke Tanah Air.
Luhut mengakui, masuknya investasi dari China langsung dikaitkan dengan isu masuknya ideologi komunisme di Indonesia Karena itu, Presiden Jokowi pun langsung memerintahkan intelijen untuk memastikan tidak ada ideologi komunis yang masuk.
"Isu mengenai komunisme itu jadi isu sentral di Jakarta ini yang tidak jelas juntrungannya. Presiden kumpulkan sampai kepala staf angkatan, kapolri, panglima TNI, kepala BIN, menkopolhukam memberikan instruksi supaya intelijen memastikan tidak ada masuk ideologi komunis ke Indonesia. Uangnya sih silakan saja," katanya
Jika memang Indonesia akhirnya 'kebobolan' dan ideologi tersebut masuk, kata mantan Menkopolhukam ini, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan agar hal tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. "Saya minta ini digaris bawahi. Semua teritorial kita diperintahkan, dan sekaligus mencari ada orang yang melaporkan ada kegiatan komunis. Jadi tiga institusi ini bekerja sama," tegas dia.
(akr)
Lihat Juga :
