OJK Akan Segera Berlakukan Single Identity
Senin, 29 Mei 2017 - 21:33 WIB
OJK Akan Segera Berlakukan Single Identity
A
A
A
YOGYAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerapkan single identity untuk urusan lembaga jasa keuangan, mulai bulan Juli mendatang. Dengan single identity ini diharapkan mampu mempercepat proses layanan nasabah sekaligus mengurangi resiko lembaga keuangan.
Kepala Sub Bagian Industri Keuangan Non Bank OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Asteria Diantika mengungkapkan, single identity ini sebenarnya merupakan transformasi dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang saat ini dikelola oleh Bank Indonesia.
Rencananya SID akan diambil alih pengelolaannya oleh OJK dan berubah menjadi single identity. "Dalam waktu dekat akan OJK ambil alih," ujarnya, Senin (29/5/2017).
Single identity ini nantinya tidak hanya berisi data pribadi dari nasabah. Jika dalam SID yang dikelola oleh Bank Indonesia hanya berisi informasi dari perbankan dan lembaga pembiayaan seperti leasing, namun untuk kali ini informasi yang tercantum akan lebih lengkap.
Informasi tambahan lainnya diantaranya terkait pajak dan kredit atau pinjaman terhadap lembaga pembiayaan non bank seperti pegadaian. Sehingga dengan informasi yang lebih lengkap nantinya diharapkan lembaga keuangan akan lebih aman terkait dengan pembiayaan dan kredit yang mereka kucurkan.
"Dengan informasi yang lebih lengkap maka bisa terlindungi dari nasabah nakal," ujarnya.
Kepala Sub Bagian Industri Keuangan Non Bank OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Asteria Diantika mengungkapkan, single identity ini sebenarnya merupakan transformasi dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang saat ini dikelola oleh Bank Indonesia.
Rencananya SID akan diambil alih pengelolaannya oleh OJK dan berubah menjadi single identity. "Dalam waktu dekat akan OJK ambil alih," ujarnya, Senin (29/5/2017).
Single identity ini nantinya tidak hanya berisi data pribadi dari nasabah. Jika dalam SID yang dikelola oleh Bank Indonesia hanya berisi informasi dari perbankan dan lembaga pembiayaan seperti leasing, namun untuk kali ini informasi yang tercantum akan lebih lengkap.
Informasi tambahan lainnya diantaranya terkait pajak dan kredit atau pinjaman terhadap lembaga pembiayaan non bank seperti pegadaian. Sehingga dengan informasi yang lebih lengkap nantinya diharapkan lembaga keuangan akan lebih aman terkait dengan pembiayaan dan kredit yang mereka kucurkan.
"Dengan informasi yang lebih lengkap maka bisa terlindungi dari nasabah nakal," ujarnya.
(ven)
