Jokowi Minta Belanja Kementerian dan Lembaga Lebih Efisien
Kamis, 01 Juni 2017 - 13:14 WIB
Jokowi Minta Belanja Kementerian dan Lembaga Lebih Efisien
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajaran kabinet untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Pemangkasan anggaran sendiri sejatinya telah dilakukan sejak tahun lalu, dimana Kementerian dan Lembaga (K/L) menetapkan mana yang menjadi prioritas.
"Presiden sudah sampaikan bahwa seluruh K/L harus terus meneliti belanja yang dilakukan. Terutama belanja yang dianggap tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat. Jadi efisiensi dalam hal ini terus dilakukan," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di Jakarta, Kamis (1/6/2017).
Terkait efisiensi tersebut, ungkapnya yang diminta adalah seluruh total belanja barang untuk tahun 2017 agar tidak melebihi apa yang sudah dibelanjakan di 2016. "Kalau ada ada hal-hal yang sifatnya prioritas, dalam hal ini kemarin PU ada beberapa program infrastruktur yang perlu pembiayaan. Itu dipakai menggunakan Rp700 miliar yang seharusnya belanja barang menjadi belanja pembangunan infrastruktur," katanya.
Kemudian, lanjut dia dari menteri lain akan dilihat juga untuk pengalokasian belanja pengadaan tanah infrastruktur dan melindungi masyarakat yang kurang mampu. "Jadi memperkuat sisi persiapan pelaksanana jaminan sosial," ungkap dia.
"Namun di saat yang sama kita menyisir hal yang kurang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi birokrasi diefisienkan, dan belanjanya direalokasikan untuk yang sifatnya pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan melindungi masyarakat miskin. Itu yang kita lakukan di 2017," pungkasnya.
"Presiden sudah sampaikan bahwa seluruh K/L harus terus meneliti belanja yang dilakukan. Terutama belanja yang dianggap tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat. Jadi efisiensi dalam hal ini terus dilakukan," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di Jakarta, Kamis (1/6/2017).
Terkait efisiensi tersebut, ungkapnya yang diminta adalah seluruh total belanja barang untuk tahun 2017 agar tidak melebihi apa yang sudah dibelanjakan di 2016. "Kalau ada ada hal-hal yang sifatnya prioritas, dalam hal ini kemarin PU ada beberapa program infrastruktur yang perlu pembiayaan. Itu dipakai menggunakan Rp700 miliar yang seharusnya belanja barang menjadi belanja pembangunan infrastruktur," katanya.
Kemudian, lanjut dia dari menteri lain akan dilihat juga untuk pengalokasian belanja pengadaan tanah infrastruktur dan melindungi masyarakat yang kurang mampu. "Jadi memperkuat sisi persiapan pelaksanana jaminan sosial," ungkap dia.
"Namun di saat yang sama kita menyisir hal yang kurang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi birokrasi diefisienkan, dan belanjanya direalokasikan untuk yang sifatnya pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan melindungi masyarakat miskin. Itu yang kita lakukan di 2017," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
