Jadi Bos Baru OJK, Wimboh Santoso Fokus ke Luar Pulau Jawa

Jum'at, 09 Juni 2017 - 15:14 WIB
Jadi Bos Baru OJK, Wimboh...
Jadi Bos Baru OJK, Wimboh Santoso Fokus ke Luar Pulau Jawa
A A A
JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih Wimboh Santoso mengaku telah memiliki beberapa program prioritas setelah nanti dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022. Salah satu fokusnya adalah merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil Indonesia.

(Baca Juga: Terpilih Pimpin OJK, Ekonom Beri Catatan ke Wimboh
Dia mengungkapkan, program OJK akan diarahkan ke daerah dan kantong ekonomi yang memerlukan perhatian secara khusus. Daerah yang menjadi prioritasnya nanti adalah yang masih banyak pengangguran, kemiskinan, dan pendapatannya rendah.

"Mungkin daerah remote area, di luar Pulau Jawa. Karena potensi di sana masih banyak yang bisa dikembangkan," katanya di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Komisaris Utama Bank Mandiri ini menuturkan, OJK nantinya juga akan menyiapkan infrastruktur jasa keuangan di daerah-daerah tersebut. Sebab, jika masyarakat di daerah tersebut hanya diberikan pembiayaan kredit tanpa difasilitasi infrastrukturnya maka kredit yang diberikan tidak akan maksimal.

"Karena masyarakat ini nggak bisa dikasih kredit, dilepas sendiri, mikir sendiri. Sehingga ini harus sinergi dari berbagai sektor. Kalau pertanian ya pertanian, perikanan ya perikanan. Jadi lintas sektoral," imbuh dia.

Menurutnya, fasilitas pembiayaan juga tidak akan difokuskan pada kredit perbankan. OJK nantinya akan mendorong pembiayaan melalui pasar modal dan asuransi.

"Jadi intermediasi itu bukan intermediasi perbankan. Juga bagaimana asuransi kita manfaatkan juga. Kan dananya besar, bagaimana kita bisa fasilitasi dana asuransi untuk digunakan pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, tambah Wimboh, OJK juga akan diarahkan untuk menggaet investor dari luar negeri baik investasi langsung (direct investment) atau tidak langsung (private investment). "Sehingga dana luar negeri berupa investasi, baik direct investment atau private investment. Jadi bagaimana OJK memfasilitasi. APBN memang peruntukanya bukan hanya untuk itu. Perlu APBN untuk dukungannya, tapi jumlahnya akan terukur," tandasnya.
(akr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.9051 seconds (0.1#10.140)