Konglomerasi Keuangan Wajib Bentuk Perusahaan Induk
Selasa, 13 Juni 2017 - 02:09 WIB
Konglomerasi Keuangan Wajib Bentuk Perusahaan Induk
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan OJK tentang Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) yang mewajibkan Konglomerasi Keuangan (KK) memiliki perusahaan induk (holding company). Rancangan POJK itu juga mengatur definisi baru tentang KK.
Deputi Komisioner Pengawasan Terintegrasi, Agus Siregar mengatakan, aturan tentang pembentukan PIKK dan perubahan definisi KK ini adalah upaya untuk melengkapi dan memperkuat kebijakan pengawasan terintegrasi terhadap KK dan didasari masukan dari industri jasa keuangan serta berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik di beberapa negara.
"Dalam rancangan POJK tersebut, yang wajib membentuk PIKK adalah Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir," ujar dia dalam siaran pers, Senin (12/6/2017).
Penerapan ketentuan ini mungkin akan mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan, terutama apabila terdapat Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tidak dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas yang ditunjuk sebagai PIKK.
Dia memaparkan, PIKK dapat berupa salah satu LJK dalam KK, atau dapat pula berupa entitas non LJK, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk.
RPOJK ini akan dilengkapi juga dengan pedoman pelaksanaan terkait proses penetapan PIKK. Apabila calon PIKK berupa entitas non LJK, maka terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai LJK Lainnya oleh OJK sebagaimana diatur pada UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, sehingga tunduk kepada dan diawasi oleh OJK.
Selanjutnya, LJK Lainnya tersebut akan ditetapkan sebagai PIKK. Konsep Entitas Utama (EU) yang digunakan saat ini memiliki keterbatasan, yaitu EU tidak memiliki kendali terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain anggota KK, sehingga dapat menyulitkan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan permodalan terintegrasi.
Beberapa negara, seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura telah menerapkan aturan tentang Financial Holding Company atau PIKK.
"Dengan adanya holding company khusus untuk sektor jasa keuangan, maka seluruh aktivitas KK dapat dikonsolidasikan dan dikendalikan oleh PIKK," ungkapnya.
Fungsi EU yang selama ini dapat dijalankan oleh salah satu LJK dalam KK, nantinya akan dilaksanakan oleh PIKK. Dengan adanya PIKK sebagai perusahaan induk, diharapkan akan memudahkan Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) dalam memantau perkembangan bisnis jasa keuangan yang dimiliki.
Selain itu, sambung dia, koordinasi KK dalam melaksanakan manajemen risiko, tata kelola, dan permodalan secara terintegrasi menjadi lebih mudah jika dibandingkan dengan konsep EU. Di sisi lain, akan memudahkan OJK, selaku regulator untuk melakukan pengawasan terhadap KK.
Dalam RPOJK tentang PIKK, OJK juga akan mengatur tentang perubahan kriteria KK yang semula hanya mempertimbangkan adanya hubungan kepemilikan oleh pihak yang sama, menjadi mempertimbangkan pula aspek keberagaman sektor keuangan dan total aset KK.
Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan, LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, dianggap sebagai KK.
Pada RPOJK ini, suatu grup LJK baru dinyatakan sebagai suatu KK apabila terdapat LJK pada setidaknya dua sektor yaitu bank, perusahan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan, dan KK tersebut memiliki total aset minimal Rp2 triliun.
Berdasarkan kriteria baru tersebut, lanjut dia, saat ini terdapat 48 KK dengan total aset per posisi 31 Desember 2016 mencapai Rp5.919 triliun atau 67,6% dari total aset keseluruhan sektor jasa keuangan.
Pengaturan dalam RPOJK ini sejalan dengan prinsip Joint Forum dan praktik umum yang berlaku di internasional, dan saat ini sudah dalam tahap permintaan tanggapan publik atas RPOJK PIKK tersebut. "Adapun pihak yang dimintakan tanggapan tertulis adalah PSP/PSPT KK, EU, dan asosiasi terkait," sebut Agus.
Di samping itu, RPOJK tersebut juga telah dimuat dalam laman OJK untuk memperoleh tanggapan dari publik secara umum. Tentu saja diperlukan dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan dalam penerapan ketentuan ini, terutama dari KK dan PSP/PSPT KK.
POJK tentang PIKK ini merupakan salah satu implementasi dari rancang bangun pengawasan terintegrasi OJK, yang terbungkus dalam suatu Roadmap Pengawasan Terintegrasi OJK 2017-2019, yang juga akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini.
Pada roadmap tersebut, OJK akan melengkapi dan memperkuat kebijakan pengawasan terintegrasi, mengembangkan sistem dan metodologi pengawasan terintegrasi, dan memperkuat implementasi pengawasan terintegrasi.
Deputi Komisioner Pengawasan Terintegrasi, Agus Siregar mengatakan, aturan tentang pembentukan PIKK dan perubahan definisi KK ini adalah upaya untuk melengkapi dan memperkuat kebijakan pengawasan terintegrasi terhadap KK dan didasari masukan dari industri jasa keuangan serta berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik di beberapa negara.
"Dalam rancangan POJK tersebut, yang wajib membentuk PIKK adalah Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir," ujar dia dalam siaran pers, Senin (12/6/2017).
Penerapan ketentuan ini mungkin akan mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan, terutama apabila terdapat Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tidak dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas yang ditunjuk sebagai PIKK.
Dia memaparkan, PIKK dapat berupa salah satu LJK dalam KK, atau dapat pula berupa entitas non LJK, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk.
RPOJK ini akan dilengkapi juga dengan pedoman pelaksanaan terkait proses penetapan PIKK. Apabila calon PIKK berupa entitas non LJK, maka terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai LJK Lainnya oleh OJK sebagaimana diatur pada UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, sehingga tunduk kepada dan diawasi oleh OJK.
Selanjutnya, LJK Lainnya tersebut akan ditetapkan sebagai PIKK. Konsep Entitas Utama (EU) yang digunakan saat ini memiliki keterbatasan, yaitu EU tidak memiliki kendali terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain anggota KK, sehingga dapat menyulitkan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan permodalan terintegrasi.
Beberapa negara, seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura telah menerapkan aturan tentang Financial Holding Company atau PIKK.
"Dengan adanya holding company khusus untuk sektor jasa keuangan, maka seluruh aktivitas KK dapat dikonsolidasikan dan dikendalikan oleh PIKK," ungkapnya.
Fungsi EU yang selama ini dapat dijalankan oleh salah satu LJK dalam KK, nantinya akan dilaksanakan oleh PIKK. Dengan adanya PIKK sebagai perusahaan induk, diharapkan akan memudahkan Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) dalam memantau perkembangan bisnis jasa keuangan yang dimiliki.
Selain itu, sambung dia, koordinasi KK dalam melaksanakan manajemen risiko, tata kelola, dan permodalan secara terintegrasi menjadi lebih mudah jika dibandingkan dengan konsep EU. Di sisi lain, akan memudahkan OJK, selaku regulator untuk melakukan pengawasan terhadap KK.
Dalam RPOJK tentang PIKK, OJK juga akan mengatur tentang perubahan kriteria KK yang semula hanya mempertimbangkan adanya hubungan kepemilikan oleh pihak yang sama, menjadi mempertimbangkan pula aspek keberagaman sektor keuangan dan total aset KK.
Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan, LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, dianggap sebagai KK.
Pada RPOJK ini, suatu grup LJK baru dinyatakan sebagai suatu KK apabila terdapat LJK pada setidaknya dua sektor yaitu bank, perusahan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan, dan KK tersebut memiliki total aset minimal Rp2 triliun.
Berdasarkan kriteria baru tersebut, lanjut dia, saat ini terdapat 48 KK dengan total aset per posisi 31 Desember 2016 mencapai Rp5.919 triliun atau 67,6% dari total aset keseluruhan sektor jasa keuangan.
Pengaturan dalam RPOJK ini sejalan dengan prinsip Joint Forum dan praktik umum yang berlaku di internasional, dan saat ini sudah dalam tahap permintaan tanggapan publik atas RPOJK PIKK tersebut. "Adapun pihak yang dimintakan tanggapan tertulis adalah PSP/PSPT KK, EU, dan asosiasi terkait," sebut Agus.
Di samping itu, RPOJK tersebut juga telah dimuat dalam laman OJK untuk memperoleh tanggapan dari publik secara umum. Tentu saja diperlukan dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan dalam penerapan ketentuan ini, terutama dari KK dan PSP/PSPT KK.
POJK tentang PIKK ini merupakan salah satu implementasi dari rancang bangun pengawasan terintegrasi OJK, yang terbungkus dalam suatu Roadmap Pengawasan Terintegrasi OJK 2017-2019, yang juga akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini.
Pada roadmap tersebut, OJK akan melengkapi dan memperkuat kebijakan pengawasan terintegrasi, mengembangkan sistem dan metodologi pengawasan terintegrasi, dan memperkuat implementasi pengawasan terintegrasi.
(ven)
