Menko Darmin Minta Tambahan Anggaran Rp150 M Tahun Depan
Rabu, 14 Juni 2017 - 18:07 WIB
Menko Darmin Minta Tambahan Anggaran Rp150 M Tahun Depan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta tambahan anggaran Rp150 miliar dari pagu indikatif untuk tahun 2018. Awalnya, anggaran yang ditetapkan untuk Kemenko bidang Perekonomian dalam pagu indikatif 2018 adalah Rp382,85 miliar.
Darmin mengungkapkan, pihaknya mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp150 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp144 miliar akan diarahkan untuk program koordinasi, sedangkan Rp6 miliar sisanya untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya.
"Jadi total pagu indikatif kami kalau disetujui dan mohon dukungannya agar menjadi total Rp533 miliar. Sedikit lebih tinggi dari tahun lalu yang cuma Rp506 miliar," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Dia beralasan, pengajuan tambahan anggaran tersebut seiring semakin banyaknya tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada pihaknya. Salah satu yang menjadi fokus alokasi anggaran tahun depan adalah percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta (one map policy).
"Tambahan kebutuhan alokasi anggaran tahun 2018 adalah untuk percepatan pelaksanaan one map policy. Karena peta kita enggak standar sama sekali. One map poliy itu sudah berjalan setahun tiga bulan," imbuh dia.
Selain itu, alokasi anggaran juga difokuskan untuk kebijakan pemerataan ekonomi, stabilisasi harga pangan dan pertanian, pencapaian target kawasan ekonomi khusus, serta pencapaian target strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).
Selain itu, anggaran juga dibutuhkan untuk pemeliharaan dan operasional penggunaan Gedung Ali Wardhana, Kemenko bidang Perekonomian.
"Dulu Kemenkeu yang melakukan pemeliharaan (gedung Ali Wardhana), tapi tahun ini Kemenkeu menyatakan Kemenko yang akan memelihara. Karena itu, kami harus anggarkan," tandasnya.
Darmin mengungkapkan, pihaknya mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp150 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp144 miliar akan diarahkan untuk program koordinasi, sedangkan Rp6 miliar sisanya untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya.
"Jadi total pagu indikatif kami kalau disetujui dan mohon dukungannya agar menjadi total Rp533 miliar. Sedikit lebih tinggi dari tahun lalu yang cuma Rp506 miliar," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Dia beralasan, pengajuan tambahan anggaran tersebut seiring semakin banyaknya tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada pihaknya. Salah satu yang menjadi fokus alokasi anggaran tahun depan adalah percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta (one map policy).
"Tambahan kebutuhan alokasi anggaran tahun 2018 adalah untuk percepatan pelaksanaan one map policy. Karena peta kita enggak standar sama sekali. One map poliy itu sudah berjalan setahun tiga bulan," imbuh dia.
Selain itu, alokasi anggaran juga difokuskan untuk kebijakan pemerataan ekonomi, stabilisasi harga pangan dan pertanian, pencapaian target kawasan ekonomi khusus, serta pencapaian target strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).
Selain itu, anggaran juga dibutuhkan untuk pemeliharaan dan operasional penggunaan Gedung Ali Wardhana, Kemenko bidang Perekonomian.
"Dulu Kemenkeu yang melakukan pemeliharaan (gedung Ali Wardhana), tapi tahun ini Kemenkeu menyatakan Kemenko yang akan memelihara. Karena itu, kami harus anggarkan," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
