Pemerintah Perbesar Porsi SBN Menjadi Rp467,3 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memperbesar porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun ini. Meski baru rencana, namun angkanya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, penerbitan SBN ditargetkan mencapai Rp467,3 triliun.
Angka ini ternyata lebih besar dibandingkan target penerbitan SBN APBN 2017 yang hanya Rp400 triliun. Adapun outlook dari penerbitan SBN hingga akhir tahun ini mencapai Rp433 triliun. Artinya, target penerbitan SBN pada tahun ini berada pada kisaran Rp433 triliun hingga Rp467,3 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan alasan, peningkatan jumlah SBN ini dimaksudkan untuk meningkatkan belanja produktif. Dengan begitu, maka ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi pada tahun ini.
"Langkah ini diambil karena untuk menaikkan belanja yang produktif," kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/6/2017).
Darmin menjelaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika utang bertambah. Meski utang pemerintah selalu bertambah setiap tahunnya, kata Darmin, pemerintah juga tetap dapat melunasi utang jatuh tempo. Maka, dengan begitu, penambahan utang ini juga seiring dengan penurunan utang pemerintah.
"Tapi yang dibayar juga ada. Jangan melihat itu hanya naik begitu saja, yang berkurang juga (karena kita lunasi)," kata Darmin.
Seperti diketahui, pemerintah dalam RAPBN-P 2017 memperkirakan defisit mencapai 2,92%. Perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan di APBN 2017 sebesar 2,41%.
Pemerintah pun butuh sumber pendanaan untuk mencukupi kebutuhan belanja negara yang pada RAPBN-P 2017 mencapai Rp2.111,4 triliun. Untuk itu, penerbitan SBN menjadi salah satu opsi. Opsi ini juga dipilih untuk menghindari adanya pemangkasan anggaran belanja secara besar-besaran.
Angka ini ternyata lebih besar dibandingkan target penerbitan SBN APBN 2017 yang hanya Rp400 triliun. Adapun outlook dari penerbitan SBN hingga akhir tahun ini mencapai Rp433 triliun. Artinya, target penerbitan SBN pada tahun ini berada pada kisaran Rp433 triliun hingga Rp467,3 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan alasan, peningkatan jumlah SBN ini dimaksudkan untuk meningkatkan belanja produktif. Dengan begitu, maka ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi pada tahun ini.
"Langkah ini diambil karena untuk menaikkan belanja yang produktif," kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/6/2017).
Darmin menjelaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika utang bertambah. Meski utang pemerintah selalu bertambah setiap tahunnya, kata Darmin, pemerintah juga tetap dapat melunasi utang jatuh tempo. Maka, dengan begitu, penambahan utang ini juga seiring dengan penurunan utang pemerintah.
"Tapi yang dibayar juga ada. Jangan melihat itu hanya naik begitu saja, yang berkurang juga (karena kita lunasi)," kata Darmin.
Seperti diketahui, pemerintah dalam RAPBN-P 2017 memperkirakan defisit mencapai 2,92%. Perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan di APBN 2017 sebesar 2,41%.
Pemerintah pun butuh sumber pendanaan untuk mencukupi kebutuhan belanja negara yang pada RAPBN-P 2017 mencapai Rp2.111,4 triliun. Untuk itu, penerbitan SBN menjadi salah satu opsi. Opsi ini juga dipilih untuk menghindari adanya pemangkasan anggaran belanja secara besar-besaran.
(ven)