Pertumbuhan Utang Cepat, Dibutuhkan Pengelolaan yang Baik

Selasa, 11 Juli 2017 - 19:32 WIB
Pertumbuhan Utang Cepat,...
Pertumbuhan Utang Cepat, Dibutuhkan Pengelolaan yang Baik
A A A
JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pengelolaan utang Indonesia harus diperbaiki karena jumlah utang yang diambil oleh pemerintah, pertumbuhan dari segi bunganya relatif agak cepat.

Maka, diperlukan satu sistem pengelolaan yang baik untuk mengelolanya, agar tepat sasaran untuk kegiatan yang produktif. Pengelolaan utang yang baik akan menjaga kredibilitas pemerintah Indonesia dalam pembentukan postur APBN, sehingga bisa seimbang.

"Kalau kita lihat secara makro, di dalam pengelolaan utang kita harus diperbaki karena jumlah utang yang diambil itu pertumbuhannya agak cepat, mesti dijaga sebaik mungkin. Sehingga kredibilitas di mata investor tetap terjaga. Meski mengambil utang, kita masih bisa bayar, presentasenya tetap terkendali yakni 28%," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Dia mengharapkan, presentase utang terhadap PDB terkendali di 28% tahun ini. Selain itu, untuk menerbitkan utang, diperlukan pemahaman soal bunganya. Karena menurut Suahasil, bunga utang bisa berbeda-beda, tergantung kapan pengambilan utang tersebut.

Baca: Kepala BKF: Utang Indonesia Rp3.672 Triliun Masih Aman

"Selain kapan menerbitkannya, tergantung juga dalam mata uang apa. Utang kita mayoritas dalam mata uang rupiah, mungkin 55% hampir 60% mata uang rupiah, mata uang asing juga ada. Jadi enggak terpapar oleh kurs karena sebagian besar mata uang rupiah," katanya.

Suahasil menyontohkan, saat meminjam utang dari mata uang euro yang sempat mengalami penurunan nilai kurs saat Eropa bergejolak. Saat itu, Indonesia bisa meminjam utang dari sana dengan murah.

"Waktu itu, ekonomi negara berkembang lagi bergejolak. Jadi bisa minjam euro pada saat lagi murah, minjam dolar murah. Jadi bagian dari pengelolaan utang kita, kita ingin mengurangi risiko dari kurs. Meningkatkan utang di dalam mata uang rupiah meski sekarang sudah mayoritas," pungkasnya.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Indonesia Lebih Jago...
Indonesia Lebih Jago Kelola Utang Dibanding Negara Lain, Apa Buktinya?
Menjaga Utang Negara...
Menjaga Utang Negara Tetap Prudent dan Produktif
Headwind Ekonomi Global...
Headwind Ekonomi Global 2024 Masih Akan Besar, Jaga Fiskal Tetap Sehat Jadi PR
Lima Strategi BKF Pulihkan...
Lima Strategi BKF Pulihkan Ekonomi Indonesia
Pemerintah Percaya Indonesia...
Pemerintah Percaya Indonesia Masih Punya Peluang Hindari Resesi
Belanja Perpajakan RI...
Belanja Perpajakan RI Tembus Rp323,5 Triliun di 2022, Berikut Rinciannya
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
6 jam yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
6 jam yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
6 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
7 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
7 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
8 jam yang lalu
Infografis
Profil Andi Saputra,...
Profil Andi Saputra, Hakim Ad Hoc Tipikor yang Sampaikan Dissenting Opinion Vonis Nadiem
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved