Belanja Perpajakan RI Tembus Rp323,5 Triliun di 2022, Berikut Rinciannya
loading...
Memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Nilai belanja perpajakan Indonesia 2022 tercatat sebesar Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65% dari PDB. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Nilai belanja perpajakan Indonesia 2022 tercatat sebesar Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65% dari PDB.
Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4% dibandingkan nilai belanja perpajakan 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83% PDB.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis malam (14/12/2023) mengatakan, pemerintah Indonesia telah merancang kebijakan belanja perpajakan yang terarah dan terukur.
Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, mendukung pemulihan sektor kesehatan, menjaga kelangsungan bisnis, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Belanja perpajakan didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan sektor-sektor penting dalam perekonomian, termasuk investasi, riset, pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), dan UMKM," ungkapnya.
Berdasarkan jenis pajak, PPN masih mendominasi nilai belanja perpajakan yaitu mencapai lebih dari setengah total belanja perpajakan. Untuk tahun 2022, belanja perpajakan PPN mencapai Rp192,8 triliun atau sebesar 59,6% dari total belanja perpajakan tahun 2022.
Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp113,9 triliun atau sebesar 35,2% dari total belanja perpajakan tahun 2022.
“Belanja perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan belanja perpajakan telah dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM," tambah Febrio.
Selain itu belanja perpajakan juga berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan daya saing serta memberikan dorongan yang kuat untuk peningkatan aktivitas investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4% dibandingkan nilai belanja perpajakan 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83% PDB.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis malam (14/12/2023) mengatakan, pemerintah Indonesia telah merancang kebijakan belanja perpajakan yang terarah dan terukur.
Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, mendukung pemulihan sektor kesehatan, menjaga kelangsungan bisnis, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Belanja perpajakan didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan sektor-sektor penting dalam perekonomian, termasuk investasi, riset, pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), dan UMKM," ungkapnya.
Berdasarkan jenis pajak, PPN masih mendominasi nilai belanja perpajakan yaitu mencapai lebih dari setengah total belanja perpajakan. Untuk tahun 2022, belanja perpajakan PPN mencapai Rp192,8 triliun atau sebesar 59,6% dari total belanja perpajakan tahun 2022.
Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp113,9 triliun atau sebesar 35,2% dari total belanja perpajakan tahun 2022.
“Belanja perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan belanja perpajakan telah dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM," tambah Febrio.
Selain itu belanja perpajakan juga berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan daya saing serta memberikan dorongan yang kuat untuk peningkatan aktivitas investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Lihat Juga :
