Aturan NPG Berikan Dampak Positif bagi Masyarakat
Senin, 17 Juli 2017 - 09:47 WIB
Aturan NPG Berikan Dampak Positif bagi Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang pelaksanaan National Payment Gateway (NPG) atau gerbang pembayaran nasional. PBI ini semata-mata dikeluarkan guna mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi menjelaskan, NPG akan membawa dampak positif di masyarakat karena selama ini juga sudah banyak transaksi elektronik yang digunakan seperti mobile banking, internet banking dan lainnya termasuk jenis payment.
"Saya lihat ini sesuatu yang positif. Jadi kalau misalnya kita bayar pakai kartu kredit atau beli barang, transfer uang secara online, itu seperti jalan sendiri-sendiri dan perlu ada aturannya memang. Dengan adanya NPG merupakan sesuatu yang baik dan akan jadi pengawasan dari BI dan OJK, mereka akan masuk ke sana," kata Eric kepada wartawan, Jakarta, Senin (17/7/2017)
Nantinya, lanjut Eric, dengan NPG, keamanan konsumen dalam bertransaksi akan terjamin dan akan mendorong transaksi elektronik. Karena NPG sangat memfasilitasi hal ini.
"Selain difasilitasi, akan ada lembaga yang dibentuk. Pertama, lembaga standarnya, kemudian lembaga switching yang menyediakan infrastrukturnya dan lembaga service yang menyediakan layanannya," katanya.
Hanya saja, lanjutnya, memang butuh waktu untuk pemaksimalan NPG dan pelaksanannya harus diawasi dengan baik. Terlebih lagi, edukasi ke masyarakat harus digalakkan agar bisa menjangkau masyarakat yang di desa. Eric menilai, di sana peran OJK harus maksimal.
"Sosialisasi perlu oleh otoritas terkait, bank-bank juga akan sosialisasi ke nasabahnya. BI dan OJK bisa adakan acara di kota-kota untuk sosialisasi. Tapi buat mereka yang masyarakat menengah ke bawah pun mereka akan mengikuti karena bangsa kita itu lumayan cukup cepat mengikuti perkembangan tekonologi," imbuhnya.
Senada dengan Eric, ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta optimistis bahwa dengan terlaksananya NPG ini, akan membawa masyarakat ke kegiatan payment yang lebih efisien karena tidak akan tergantung lagi dengan perusahaan asing sebagai broker.
"Sehingga perkembangan e-money dan lainnya ke depan akan lebih menguntungkan perekonomian domestik. Maka itu, kesiapan infrastrukturnya harus maksimal untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," ungkap Rangga.
Ia juga setuju bahwa edukasi ke masyarakat desa tentang pelaksanaan NPG menjadi penting lantaran masyarakat yang berada di pedesaan masih banyak yang belum paham betul mengenai perbankan. Akses perbankan juga harus mudah agar setiap pelosok bisa menjangkau.
"Karena jika akses perbankan tidak ada, e-commerce tidak bisa dan edukasinya tentu juga tidak maksimal. Transaksi e-commerce pun juga harus mengembang volumenya agar provider NPG bisa efisien dan memberikan pelayanan yang kredibel," pungkasnya.
Untuk diketahui, BI merilis PBI NPG untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi maka kebijakan sistem pembayaran nasional perlu diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing.
Selain itu, PBI ini dikeluarkan dalam rangka membangun ketahanan, melakukan pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional, diperlukan penataan infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dalam suatu tatanan yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi menjelaskan, NPG akan membawa dampak positif di masyarakat karena selama ini juga sudah banyak transaksi elektronik yang digunakan seperti mobile banking, internet banking dan lainnya termasuk jenis payment.
"Saya lihat ini sesuatu yang positif. Jadi kalau misalnya kita bayar pakai kartu kredit atau beli barang, transfer uang secara online, itu seperti jalan sendiri-sendiri dan perlu ada aturannya memang. Dengan adanya NPG merupakan sesuatu yang baik dan akan jadi pengawasan dari BI dan OJK, mereka akan masuk ke sana," kata Eric kepada wartawan, Jakarta, Senin (17/7/2017)
Nantinya, lanjut Eric, dengan NPG, keamanan konsumen dalam bertransaksi akan terjamin dan akan mendorong transaksi elektronik. Karena NPG sangat memfasilitasi hal ini.
"Selain difasilitasi, akan ada lembaga yang dibentuk. Pertama, lembaga standarnya, kemudian lembaga switching yang menyediakan infrastrukturnya dan lembaga service yang menyediakan layanannya," katanya.
Hanya saja, lanjutnya, memang butuh waktu untuk pemaksimalan NPG dan pelaksanannya harus diawasi dengan baik. Terlebih lagi, edukasi ke masyarakat harus digalakkan agar bisa menjangkau masyarakat yang di desa. Eric menilai, di sana peran OJK harus maksimal.
"Sosialisasi perlu oleh otoritas terkait, bank-bank juga akan sosialisasi ke nasabahnya. BI dan OJK bisa adakan acara di kota-kota untuk sosialisasi. Tapi buat mereka yang masyarakat menengah ke bawah pun mereka akan mengikuti karena bangsa kita itu lumayan cukup cepat mengikuti perkembangan tekonologi," imbuhnya.
Senada dengan Eric, ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta optimistis bahwa dengan terlaksananya NPG ini, akan membawa masyarakat ke kegiatan payment yang lebih efisien karena tidak akan tergantung lagi dengan perusahaan asing sebagai broker.
"Sehingga perkembangan e-money dan lainnya ke depan akan lebih menguntungkan perekonomian domestik. Maka itu, kesiapan infrastrukturnya harus maksimal untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," ungkap Rangga.
Ia juga setuju bahwa edukasi ke masyarakat desa tentang pelaksanaan NPG menjadi penting lantaran masyarakat yang berada di pedesaan masih banyak yang belum paham betul mengenai perbankan. Akses perbankan juga harus mudah agar setiap pelosok bisa menjangkau.
"Karena jika akses perbankan tidak ada, e-commerce tidak bisa dan edukasinya tentu juga tidak maksimal. Transaksi e-commerce pun juga harus mengembang volumenya agar provider NPG bisa efisien dan memberikan pelayanan yang kredibel," pungkasnya.
Untuk diketahui, BI merilis PBI NPG untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi maka kebijakan sistem pembayaran nasional perlu diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing.
Selain itu, PBI ini dikeluarkan dalam rangka membangun ketahanan, melakukan pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional, diperlukan penataan infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dalam suatu tatanan yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.
(ven)
Lihat Juga :
