Sri Mulyani Minta DPR Sahkan Perppu Keterbukaan Pajak Jadi UU
Senin, 17 Juli 2017 - 13:09 WIB
Sri Mulyani Minta DPR Sahkan Perppu Keterbukaan Pajak Jadi UU
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah bersama Komisi XI DPR hari ini menggelar rapat kerja untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir mewakili pemerintah bersama Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Dalam rapat tersebut, Sri memaparkan cerita awal mengapa AEoI harus disahkan dalam bentuk Undang-Undang dan keikutsertaan Indonesia bersama negara-negara di dunia untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
"Pajak sebagai sumber penerimaan di dunia dalam beberapa tahun terakhir banyak dilakukan kecurangan, seperti penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evation)," kata dia di DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Sri menjelaskan bahwa salah satu modus penghindaran pajak yakni dengan menggeser profit atau menyimpan dananya ke negara suaka pajak atau tax haven.
"Namun seperti diketahui, untuk Indoneaia memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi perpajakan tersebut karena klausul suatu negara berbeda," ujarnya.
Melihat betapa pentingnya pengesahan Perppu AEoI menjadi bentuk UU, Sri Mulyani memohon kepada Anggota Komisi XI DPR untuk bersedia mengesahkannya menjadi UU.
"Kami mohon dengan penjalasan yang sudah kami jelaskan, atas nama presiden, dalam rangka penerbitan Perppu No 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan mohon kiranya Komisi XI, dapat menyetujui Perppu ini menjadi sebuah UU sesuai mekanisme pembahasan RUU," pungkasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir mewakili pemerintah bersama Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Dalam rapat tersebut, Sri memaparkan cerita awal mengapa AEoI harus disahkan dalam bentuk Undang-Undang dan keikutsertaan Indonesia bersama negara-negara di dunia untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
"Pajak sebagai sumber penerimaan di dunia dalam beberapa tahun terakhir banyak dilakukan kecurangan, seperti penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evation)," kata dia di DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Sri menjelaskan bahwa salah satu modus penghindaran pajak yakni dengan menggeser profit atau menyimpan dananya ke negara suaka pajak atau tax haven.
"Namun seperti diketahui, untuk Indoneaia memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi perpajakan tersebut karena klausul suatu negara berbeda," ujarnya.
Melihat betapa pentingnya pengesahan Perppu AEoI menjadi bentuk UU, Sri Mulyani memohon kepada Anggota Komisi XI DPR untuk bersedia mengesahkannya menjadi UU.
"Kami mohon dengan penjalasan yang sudah kami jelaskan, atas nama presiden, dalam rangka penerbitan Perppu No 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan mohon kiranya Komisi XI, dapat menyetujui Perppu ini menjadi sebuah UU sesuai mekanisme pembahasan RUU," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
