Sri Mulyani Bacakan Jawaban Pemerintah Atas APBN TA 2016
Sri Mulyani Bacakan Jawaban Pemerintah Atas APBN TA 2016
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini menyampaikan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi dalam Rancangan UndangUndang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016.
Tak lupa juga, Sri Mulyani atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi di DPR-RI atas pandangan, pendapat, masukan, saran maupun apresiasi kepada Pemerintah yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 11 Juli 2017 yang lalu.
Pandangan fraksi-fraksi DPR tersebut akan menjadi masukan yang konstruktif bagi Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Pemerintah sangat menghargai pendapat dan masukan seluruh fraksi agar Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sehingga keuangan negara digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sri Mulyani dalam sambutan pembuka laporannya di Gedung Paripurna DPR RI, Selasa (18/7/2017)
Adapun laporan yang ia terangkan mengenai tahun 2016, dimana perekonomian dunia belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan pelemahan. Ini terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, dan rendahnya volume perdagangan dunia.
"Kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentunya mempengaruhi pendapatan negara. Perekonomian global masih terus mengalami ketldakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dan Korea Utara, dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomi China, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional," katanya.
Ditengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Pemerintah lndonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawa Cita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.
"Pencapaian pembangunan tahun 2016 antara lain, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%, Iebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%," imbuh Sri Mulyani.
Selanjutnya, pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp47,96 juta/tahun, Iebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp45,14 juta/tahun. Gini Ratio membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397. Tingkat inflasi mencapai 3,02%, menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010.
Tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,2%. Tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,2%. Dan nilai tukar rupiah atas USD pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp13.307/USD di tengah kecenderungan penguatan USD karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden Amerika Serikat.
"Penguatan rupiah tersebut disebabkan meningkatnya kepercayaan investor pada Pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan rating Indonesia mencapai Investment Grade oleh Standard and Poor’s, terutama karena perbaikan dalam pengelolaan APBN (kebijakan fiskal)," pungkasnya.
Tak lupa juga, Sri Mulyani atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi di DPR-RI atas pandangan, pendapat, masukan, saran maupun apresiasi kepada Pemerintah yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 11 Juli 2017 yang lalu.
Pandangan fraksi-fraksi DPR tersebut akan menjadi masukan yang konstruktif bagi Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Pemerintah sangat menghargai pendapat dan masukan seluruh fraksi agar Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sehingga keuangan negara digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sri Mulyani dalam sambutan pembuka laporannya di Gedung Paripurna DPR RI, Selasa (18/7/2017)
Adapun laporan yang ia terangkan mengenai tahun 2016, dimana perekonomian dunia belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan pelemahan. Ini terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, dan rendahnya volume perdagangan dunia.
"Kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentunya mempengaruhi pendapatan negara. Perekonomian global masih terus mengalami ketldakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dan Korea Utara, dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomi China, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional," katanya.
Ditengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Pemerintah lndonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawa Cita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.
"Pencapaian pembangunan tahun 2016 antara lain, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%, Iebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%," imbuh Sri Mulyani.
Selanjutnya, pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp47,96 juta/tahun, Iebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp45,14 juta/tahun. Gini Ratio membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397. Tingkat inflasi mencapai 3,02%, menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010.
Tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,2%. Tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,2%. Dan nilai tukar rupiah atas USD pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp13.307/USD di tengah kecenderungan penguatan USD karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden Amerika Serikat.
"Penguatan rupiah tersebut disebabkan meningkatnya kepercayaan investor pada Pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan rating Indonesia mencapai Investment Grade oleh Standard and Poor’s, terutama karena perbaikan dalam pengelolaan APBN (kebijakan fiskal)," pungkasnya.
(ven)
Explore More