Bangun LRT, KAI Butuh Suntikan Dana Rp7,6 Triliun hingga 2018
Rabu, 19 Juli 2017 - 20:30 WIB
Bangun LRT, KAI Butuh Suntikan Dana Rp7,6 Triliun hingga 2018
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) membutuhkan suntikan dana sekitar Rp7,6 triliun hingga 2018 untuk pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Untuk itu, pemerintah akan mengajukan suntikan dana penyertaan modal negara (PMN) kepada perseroan hingga tahun depan.
(Baca Juga: Sri Mulyani Minta Restu DPR Suntik PMN ke Proyek LRT )
Hari ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan meminta restu kepada Komisi VI DPR RI terkait pengajuan PMN kepada KAI senilai Rp2 triliun, yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Sri Mulyani mengatakan, injeksi kepada BUMN perkeretaapian ini akan berseries hingga tahun depan.
"Secara singkat, injeksi ini merupakan injeksi berseries dari KAI karena untuk bisa menjalankan fungsi dan investasi ini, ekuitas masih harus mendapatkan injeksi sampai 2018. Sehingga kami akan mengajukan PMN untuk KAI sampai 2018," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Dari kebutuhan anggaran Rp7,6 triliun tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan bahwa perseroan telah memperoleh dana dari realokasi PMN 2015 yang sebelumnya diperuntukkan bagi proyek Kereta Api Trans Sumatera senilai Rp2 triliun. Selain itu, pemerintah telah mengajukan tambahan PMN senilai Rp2 triliun di APBN-P 2017.
"Akhirnya KAI akan butuh Rp7,6 triliun PMN. Rp2 triliun sudah didapatkan dari realokasi PMN 2015 KA Trans SUmatera. Rp2 triliun dari APBNP 2017 dan Rp3,6 triliun akan kami ajukan di PMN 2018," tandasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Minta Restu DPR Suntik PMN ke Proyek LRT )
Hari ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan meminta restu kepada Komisi VI DPR RI terkait pengajuan PMN kepada KAI senilai Rp2 triliun, yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Sri Mulyani mengatakan, injeksi kepada BUMN perkeretaapian ini akan berseries hingga tahun depan.
"Secara singkat, injeksi ini merupakan injeksi berseries dari KAI karena untuk bisa menjalankan fungsi dan investasi ini, ekuitas masih harus mendapatkan injeksi sampai 2018. Sehingga kami akan mengajukan PMN untuk KAI sampai 2018," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Dari kebutuhan anggaran Rp7,6 triliun tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan bahwa perseroan telah memperoleh dana dari realokasi PMN 2015 yang sebelumnya diperuntukkan bagi proyek Kereta Api Trans Sumatera senilai Rp2 triliun. Selain itu, pemerintah telah mengajukan tambahan PMN senilai Rp2 triliun di APBN-P 2017.
"Akhirnya KAI akan butuh Rp7,6 triliun PMN. Rp2 triliun sudah didapatkan dari realokasi PMN 2015 KA Trans SUmatera. Rp2 triliun dari APBNP 2017 dan Rp3,6 triliun akan kami ajukan di PMN 2018," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
