Sri Mulyani Minta Restu DPR Suntik PMN ke Proyek LRT
Sri Mulyani Minta Restu DPR Suntik PMN ke Proyek LRT
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Raker tersebut adalah guna meminta restu dari parlemen, terkait suntikan dana penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
Dia menyebutkan, pemerintah berencana menyuntikkan dana kepada KAI sebesar Rp2 triliun yang dilakukan secara tunai. Dana tersebut rencananya akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.
"Jadi untuk PMN 2017 ini, untuk KAI Rp2 triliun dilakukan secara tunai. Jadi ini intensif cash dengan rencana penggunaan PMN ini sesuai Perpres 49 2017 untuk mendukung pembangunan prasarana perkeretaapian LRT Jabodebek," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Menurutnya, pembangunan LRT merupakan penugasan pemerintah kepada BUMN perkeretaapian tersebut. Sayangnya, APBN tidak mungkin menyediakan dana untuk pembangunan proyek tersebut sehingga pemerintah memutuskan untuk mengajukan PMN untuk perseroan.
"Jadi ini merupakan penugasan pemerintah kepada KAI. Kita melakukan ini karena ini kombinasi, di satu sisi pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, dan APBN pemerintah tidak mampu. Sehingga kita melakukan beberapa skenario agar pembangunan tetap tercapai," imbuh dia.
Selain untuk KAI, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengajukan PMN untuk PT Djakarta Lloyd (Persero). PMN untuk perusahaan pelat merah ini senilai Rp37,31 miliar dan dilakukan nontunai karena ada konversi utang SLA. Menurutnya, suntikan dana ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan sehingga memiliki ekuitas positif serta bisa bankable untuk mendukung pencapaian kinerja perseroan.
"Dengan adanya neraca yang sehatkan, kita berharap bisa menjalankan fungsi persero untuk mendukung program kemaritiman dan tetap dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik," tandasnya.
Dia menyebutkan, pemerintah berencana menyuntikkan dana kepada KAI sebesar Rp2 triliun yang dilakukan secara tunai. Dana tersebut rencananya akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.
"Jadi untuk PMN 2017 ini, untuk KAI Rp2 triliun dilakukan secara tunai. Jadi ini intensif cash dengan rencana penggunaan PMN ini sesuai Perpres 49 2017 untuk mendukung pembangunan prasarana perkeretaapian LRT Jabodebek," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Menurutnya, pembangunan LRT merupakan penugasan pemerintah kepada BUMN perkeretaapian tersebut. Sayangnya, APBN tidak mungkin menyediakan dana untuk pembangunan proyek tersebut sehingga pemerintah memutuskan untuk mengajukan PMN untuk perseroan.
"Jadi ini merupakan penugasan pemerintah kepada KAI. Kita melakukan ini karena ini kombinasi, di satu sisi pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, dan APBN pemerintah tidak mampu. Sehingga kita melakukan beberapa skenario agar pembangunan tetap tercapai," imbuh dia.
Selain untuk KAI, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengajukan PMN untuk PT Djakarta Lloyd (Persero). PMN untuk perusahaan pelat merah ini senilai Rp37,31 miliar dan dilakukan nontunai karena ada konversi utang SLA. Menurutnya, suntikan dana ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan sehingga memiliki ekuitas positif serta bisa bankable untuk mendukung pencapaian kinerja perseroan.
"Dengan adanya neraca yang sehatkan, kita berharap bisa menjalankan fungsi persero untuk mendukung program kemaritiman dan tetap dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik," tandasnya.
(akr)
Explore More