BI dan Kemenko PMK Dorong Penyaluran Bansos Nontunai
BI dan Kemenko PMK Dorong Penyaluran Bansos Nontunai
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK) sepakat terus mendorong penyaluran bantuan sosial secara nontunai.
Kedua pihak sepakat meningkatkan koordinasi terkait hal tersebut dalam bentuk perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, YB Satya Sananugraha, Jakarta, Rabu (26/07).
Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman sebelumnya yang disusun tahun 2016, yaitu No 18/6/NK/GBI/2016 dan No 01/NKB/MENKO/PMK/V/2016.
Sugeng mengatakan, tindak lanjut kesepakatan ini menjadi landasan kuat bagi berbagai program bantuan sosial yang telah digulirkan oleh pemerintah atau juga dikenal dengan Government to People Program (G2P) yang membuka akses masyarakat terhadap pangan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, dan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membuka akses masyarakat ke lembaga keuangan formal melalui kepemilikan rekening di bank dan ke depan berpotensi untuk dapat memanfaatkan produk keuangan lainnya," kata dia.
Terdapat beberapa hal yang tercakup dalam ruang lingkup kerja sama. Pertama, penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola dalam penyaluran bansos nontunai.
Kedua, kegiatan implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) kepada pelaksana penyalur bansos nontunai dan masyarakat penerima manfaat.
Ketiga, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka peningkatan kapasitas pada aspek keuangan masyarakat. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
"Peningkatan koordinasi antara kedua pihak tersebut diharapkan akan memberi manfaat bagi masyarakat penerima bansos," ungkap dia.
Selain itu, kerja sama juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas masing-masing pihak dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
Kedua pihak sepakat meningkatkan koordinasi terkait hal tersebut dalam bentuk perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, YB Satya Sananugraha, Jakarta, Rabu (26/07).
Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman sebelumnya yang disusun tahun 2016, yaitu No 18/6/NK/GBI/2016 dan No 01/NKB/MENKO/PMK/V/2016.
Sugeng mengatakan, tindak lanjut kesepakatan ini menjadi landasan kuat bagi berbagai program bantuan sosial yang telah digulirkan oleh pemerintah atau juga dikenal dengan Government to People Program (G2P) yang membuka akses masyarakat terhadap pangan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, dan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membuka akses masyarakat ke lembaga keuangan formal melalui kepemilikan rekening di bank dan ke depan berpotensi untuk dapat memanfaatkan produk keuangan lainnya," kata dia.
Terdapat beberapa hal yang tercakup dalam ruang lingkup kerja sama. Pertama, penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola dalam penyaluran bansos nontunai.
Kedua, kegiatan implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) kepada pelaksana penyalur bansos nontunai dan masyarakat penerima manfaat.
Ketiga, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka peningkatan kapasitas pada aspek keuangan masyarakat. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
"Peningkatan koordinasi antara kedua pihak tersebut diharapkan akan memberi manfaat bagi masyarakat penerima bansos," ungkap dia.
Selain itu, kerja sama juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas masing-masing pihak dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
(izz)
Explore More