Sulawesi Utara Siap Genjot Produksi Ikan
A
A
A
MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan terus menggenjot produksi ikan guna menjaga ketahanan pangan dan gizi, termasuk ketersediaan ikan di daerah.
"Ikan merupakan bahan pangan yang memberikan kontribusi protein hewani terbesar yaitu 52,7 persen. Hal itu diperkuat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan harga kebutuhan pokok dan barang penting. Dimana ikan jenis tertentu seperti tongkol, tuna, cakalang termasuk di dalamnya," kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Ronald Sorongan pada Focus Group Discussion (FGD) Peta Pasokan Kebutuhan Aneka Jenis Ikan Konsumsi Regional Sulawesi yang dilaksanakan di Manado, Kamis (27/7/2017).
Tak hanya ketahanan pangan dan gizi, termasuk ketersediaan ikan dan distribusinya merupakan strategi untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di Sulawesi Utara.
Menurut Sorongan mengutip apa yang disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, berdasarkan hasil analisa terhadap peta wilayah Pengelolaan Perikanan Tangkap Republik Indonesia menunjukkan potensi perikanan terbesar ada di wilayah timur. Dengan demikian, pemerintah wajib menjamin pasokan dan stabilitas harga barang tersebut.
Akan tetapi realitas ini, kata dia, sangat ironis dengan adanya kekurangan bahan baku untuk unit-unit pengolahan ikan di Sulut. "Data tahun 2016 menunjukkan bahwa unit pengolahan ikan di Sulut hanya terpenuhi 18,22 persen dari kapasitas produksinya. Tentunya ini harus disikapi dan dicari jalan keluarnya," tandasnya.
Disamping itu, masih masih minimnya fasilitas perikanan di wilayah timur Indonesia jadi kendala. "Dengan potensi yang cukup besar, masih sangat dibutuhkan armada penangkapan ikan, pelabihan perikanan, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan sampai kepada pelabuhan kontainer sebagai pelabuhan pengirim," imbuhnya.
Adapun pertemuan itu turut dihadiri Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jafi Alzagladi dan perwakilan dari instansi terkait se-Sulawesi.
"Ikan merupakan bahan pangan yang memberikan kontribusi protein hewani terbesar yaitu 52,7 persen. Hal itu diperkuat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan harga kebutuhan pokok dan barang penting. Dimana ikan jenis tertentu seperti tongkol, tuna, cakalang termasuk di dalamnya," kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Ronald Sorongan pada Focus Group Discussion (FGD) Peta Pasokan Kebutuhan Aneka Jenis Ikan Konsumsi Regional Sulawesi yang dilaksanakan di Manado, Kamis (27/7/2017).
Tak hanya ketahanan pangan dan gizi, termasuk ketersediaan ikan dan distribusinya merupakan strategi untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di Sulawesi Utara.
Menurut Sorongan mengutip apa yang disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, berdasarkan hasil analisa terhadap peta wilayah Pengelolaan Perikanan Tangkap Republik Indonesia menunjukkan potensi perikanan terbesar ada di wilayah timur. Dengan demikian, pemerintah wajib menjamin pasokan dan stabilitas harga barang tersebut.
Akan tetapi realitas ini, kata dia, sangat ironis dengan adanya kekurangan bahan baku untuk unit-unit pengolahan ikan di Sulut. "Data tahun 2016 menunjukkan bahwa unit pengolahan ikan di Sulut hanya terpenuhi 18,22 persen dari kapasitas produksinya. Tentunya ini harus disikapi dan dicari jalan keluarnya," tandasnya.
Disamping itu, masih masih minimnya fasilitas perikanan di wilayah timur Indonesia jadi kendala. "Dengan potensi yang cukup besar, masih sangat dibutuhkan armada penangkapan ikan, pelabihan perikanan, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan sampai kepada pelabuhan kontainer sebagai pelabuhan pengirim," imbuhnya.
Adapun pertemuan itu turut dihadiri Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jafi Alzagladi dan perwakilan dari instansi terkait se-Sulawesi.
(ven)