Soal SP JICT, GINSI Minta Duduk Bersama
Jum'at, 28 Juli 2017 - 15:29 WIB
Soal SP JICT, GINSI Minta Duduk Bersama
A
A
A
JAKARTA - Anton Sihombing, Anggota DPR Komisi V dan juga Ketua GINSI (gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia) mengatakan bahwa mogok kerja yang direncanakan oleh SP JICT pada tanggal 3-10 Agustus 2017 jangan sampai menggangu kegiatan ekspor-impor di Indonesia.
“Sebagai ketua GINSI, saya berharap jangan sampai mogok menggangu kegiatan impor barang para anggota (GINSI),” ujar Anton Sihombing saat dihubungi via telfon sore ini. “Jangan sampai arus barang ekspor dan impor terganggu. Indonesia sudah go internasional jangan sampai tersebar (kabar buruk) keluar negeri,”lanjutnya.
Lebih lanjut Anton juga menegaskan pengaruh mogok tersebut terhadap iklim investasi dan usaha karena pelabuhan merupakan obyek vital negara. Mogok yang dilakukan SP JICT harus tetap berada di dalam koridor peraturan perundangan dan tetap kondusif.
Menyikapi permasalahan tersebut, Anton menyarankan untuk duduk bersama antara SP-JICT dengan pihak manajemen JICT. Upaya duduk bersama tersebut harus diikuti dengan membuat kesepakatan bersama dan dengan tolok ukur waktu.
“Negara kita ini sudah transparan dan demokratis, jadi lebih baik duduk bersama untuk membahas permasalahannya,”ujar Anton. “”Semua orang nanti bisa mengawasi kok hasilnya,” imbuhnya.
Upaya tersebut menurut Anton jauh lebih baik dibandingkan mogok kerja sehingga masalah cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Penyelesaian masalah tersebut menurutnya harus mendapatkan prioritas karena JICT merupakan salah satu pintu masuk Indonesia.
Peliknya demo JICT juga ditengarai adanya kepentingan politik. Sejalan dengan demo dari serikat pekerja yang mempermasalahkan perpanjangan kontrak kerjasama HPH. Pansus Pelindo di DPR juga sudah menyerahkan hasil audit BPK ke KPK terkait dengan permasalahan serupa. Belum lagi polemik masalah tersebut dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet.
Anton menanggapi dingin kentalnya nuansa politik tersebut. Menurutnya segala sesuatu pasti ada aspek politiknya. Tetapi polemik pelindo sebaiknya dikembalikan ke jalur sebenarnya.
“Saya orang politik tentu segala sesuatu ada aspek politiknya. Tetapi ini harusnya diletakkan kembali ke jalur yang sebenarnya,”ujar Anton.
Lebih lanjut Anton menjelaskan Pelindo (dan JICT) merupakan perusahaan besar, sehingga segala permasalahan yang terjadi di dalamnya penting untuk segera diselesaikan. Aspek politik sebaiknya juga dikesampingkan terlebih dahulu tegasnya menutup pembicaraan via telfon (27/7) malam.
“Sebagai ketua GINSI, saya berharap jangan sampai mogok menggangu kegiatan impor barang para anggota (GINSI),” ujar Anton Sihombing saat dihubungi via telfon sore ini. “Jangan sampai arus barang ekspor dan impor terganggu. Indonesia sudah go internasional jangan sampai tersebar (kabar buruk) keluar negeri,”lanjutnya.
Lebih lanjut Anton juga menegaskan pengaruh mogok tersebut terhadap iklim investasi dan usaha karena pelabuhan merupakan obyek vital negara. Mogok yang dilakukan SP JICT harus tetap berada di dalam koridor peraturan perundangan dan tetap kondusif.
Menyikapi permasalahan tersebut, Anton menyarankan untuk duduk bersama antara SP-JICT dengan pihak manajemen JICT. Upaya duduk bersama tersebut harus diikuti dengan membuat kesepakatan bersama dan dengan tolok ukur waktu.
“Negara kita ini sudah transparan dan demokratis, jadi lebih baik duduk bersama untuk membahas permasalahannya,”ujar Anton. “”Semua orang nanti bisa mengawasi kok hasilnya,” imbuhnya.
Upaya tersebut menurut Anton jauh lebih baik dibandingkan mogok kerja sehingga masalah cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Penyelesaian masalah tersebut menurutnya harus mendapatkan prioritas karena JICT merupakan salah satu pintu masuk Indonesia.
Peliknya demo JICT juga ditengarai adanya kepentingan politik. Sejalan dengan demo dari serikat pekerja yang mempermasalahkan perpanjangan kontrak kerjasama HPH. Pansus Pelindo di DPR juga sudah menyerahkan hasil audit BPK ke KPK terkait dengan permasalahan serupa. Belum lagi polemik masalah tersebut dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet.
Anton menanggapi dingin kentalnya nuansa politik tersebut. Menurutnya segala sesuatu pasti ada aspek politiknya. Tetapi polemik pelindo sebaiknya dikembalikan ke jalur sebenarnya.
“Saya orang politik tentu segala sesuatu ada aspek politiknya. Tetapi ini harusnya diletakkan kembali ke jalur yang sebenarnya,”ujar Anton.
Lebih lanjut Anton menjelaskan Pelindo (dan JICT) merupakan perusahaan besar, sehingga segala permasalahan yang terjadi di dalamnya penting untuk segera diselesaikan. Aspek politik sebaiknya juga dikesampingkan terlebih dahulu tegasnya menutup pembicaraan via telfon (27/7) malam.
(wbs)
