Indonesia Dinilai Indef Terancam Impor Beras

Senin, 31 Juli 2017 - 11:15 WIB
Indonesia Dinilai Indef Terancam Impor Beras
Indonesia Dinilai Indef Terancam Impor Beras
A A A
JAKARTA - Indonesia menurut Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terancam melakukan impor beras, apabila tidak melakukan intervensi terhadap harga di pasaran. Hal tersebut diyakini mengancam program ketahanan pangan.

"Kalau tidak secepatnya dilakukan solusinya terkait polemik beras, khususnya kenaikan harga, lama-kelamaan Indonesia bisa impor beras," ungkap Vice Directur Indef Eko Listiyanto saat diwawancarai di kantornya di Pejaten, Jakarta, kemarin.

(Baca Juga: Tidak Impor Beras Sejak September, Jokowi Puji Mentan Amran
Lebih lanjut Ia menjelaskan, polemik beras yang terjadi saat ini adalah karena harga beras terus naik. "Sedangkan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi atas kenaikam harga itu. Konsep HPP (harga pembelian pemerintah) tidak mampu meredamnya," ungkap dia.

Bahkan, pola baru dengan mematok harga beras Rp9.000 perkilogram juga semakin menimbulkan kegaduhan. Sehingga, semakin membuat panik pemerintah, yang kemudian mencabut peraturannya. "Bahaya inilah yang membuat kami menduga, bila tidak segera dicari jalan keluarnya, maka Indonesia berpotensi impor beras secara permanen," kata Eko mengulangi.

Selain mencari solusi menekan harga beras, Ia juga memberikan solusi agar pemerintah mereformasi peran dan fungsi Bulog. Yakni tidak lagi sebagai lembaga profit, tetapi berfungsi sebagai stabilitator. "Ibaratnya BI (Bank Indonesia) semua orang tahu, kalau tidak ada profit. Tetapi pada stability rupiah," ujar dia.

Seperti halnya sektor keuangan, kata Eko Listiyanto sektor riil juga bisa dijadikan sebagai badan peyangga. Makanya, ke depan Bulog harus dirubah fungsinya menjadi bandan penyangga pangan, termasuk aksesnya dengan padi hingga beras. Ditegaskan, perubahan fungsi dan peran Bulog tidak bisa hanya model menambah anggaran sebesar-besarnya.

"Kalau Bulog diperkuat fungsinya sebagai penyangga pangan. Tentu saja butuh perubahan-perubahan mendasar di dalamnya. Temasuk di dalamnya government-nya," tegas dia.
(akr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7131 seconds (0.1#10.140)