Bangun 11 Kawasan Ekonomi Khusus dari Pinggir Indonesia
Bangun 11 Kawasan Ekonomi Khusus dari Pinggir Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, progres pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) harus bergerak dengan cepat demi memperkuat pemerataan di wilayah pinggiran Indonesia. Ada sebelas KEK yang menjadi fokus pemerintah yakni Sumatera ada Arun Lhoksumawe, Sei Mangkai, Tanjung Api-api dan Tanjung Lesung.
Kalimantan dengan Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Tanjung Kelayang, kemudian di Pulau Mandalika, Sulawesi ada Bitung, Palu dan Morotai. Adapun di Irian Barat ada KEK Sorong. "Pengembangan KEK sebagai infrastruktur industri, merupakan satu dari sekian kebijakan memperpecat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar wilayah dan antar daerah," terang Darmin dalam acara "KEK: Tinta Kemerdekaan Dari Pinggiran" di Jakarta, Selasa (1/8/2017).
![Bangun 11 Kawasan Ekonomi Khusus dari Pinggir Indonesia]()
Lebih lanjut Ia menerangkan di antara sebelas KEK itu, yang sedang memasuki perencanaan adalah Bintan, Karimun dan ada Arun Lhoksumawe. Namun Darmin yakin KEK Sorong dapat didorong tahun ini untuk beroperasi. "Memang KEK Sorong, petanya tidak bagus, tetapi masalah tanah dirubah lagi. Kata pemda sekitar semuanya sudah siap semuanya," ujar dia.
Ditambahkan, yang mungkin agak belakangan hingga pertengahan tahun depan yakni di Maloy Batuta Kalimantan. Tapi Ia menegaskan sebagai besar tahun ini dapat segera beroperasi, atau sekitar ada empat atau lima KEK. "Mandalika sudah selesai tetapi launchingnya sekitar 3-4 pekan lagi. Jadi total tahun ini ada 4-5 KEK selesai dan sisanya tahun depan," tegasnya
Dalam proyek sebelas KEK diterangkan tidak selalu ada keikutsertaan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, contohnya seperti Tanjung Kelayang yang keseluruhan murni swasta. "Hanya memang ada yang Pemdanya seperti di Palu yang bekerja sama dengan swasta," ungkap Darmin.
Dalam kesempatan itu, Ia juga menegaskan, bila pihaknya sadar bahwa jika hanya mengandalkan infrastruktur seperti KEK, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, maka dampaknya tidak terlalu jauh. Lantaran hal itu, Darmin menekankan justru yang paling penting adalah perizinan terutama perizinan investasi karena infrastruktur fisik, industri, pariwisata itu harus dilengkapi kemudahan dalam mempersiapkan usaha.
"Ke depan akan diselesaikan Kementrian dan Lembaga (K/L) yang bertanggung jawab atas perizinan di lingkungan masing-masing. Itu akan mempercepat. Kita tidak perlu deregulasi dengan mempereteli satu persatu peraturan. Pokoknya tahun ini selesai," paparnya.
Kalimantan dengan Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Tanjung Kelayang, kemudian di Pulau Mandalika, Sulawesi ada Bitung, Palu dan Morotai. Adapun di Irian Barat ada KEK Sorong. "Pengembangan KEK sebagai infrastruktur industri, merupakan satu dari sekian kebijakan memperpecat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar wilayah dan antar daerah," terang Darmin dalam acara "KEK: Tinta Kemerdekaan Dari Pinggiran" di Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Lebih lanjut Ia menerangkan di antara sebelas KEK itu, yang sedang memasuki perencanaan adalah Bintan, Karimun dan ada Arun Lhoksumawe. Namun Darmin yakin KEK Sorong dapat didorong tahun ini untuk beroperasi. "Memang KEK Sorong, petanya tidak bagus, tetapi masalah tanah dirubah lagi. Kata pemda sekitar semuanya sudah siap semuanya," ujar dia.
Ditambahkan, yang mungkin agak belakangan hingga pertengahan tahun depan yakni di Maloy Batuta Kalimantan. Tapi Ia menegaskan sebagai besar tahun ini dapat segera beroperasi, atau sekitar ada empat atau lima KEK. "Mandalika sudah selesai tetapi launchingnya sekitar 3-4 pekan lagi. Jadi total tahun ini ada 4-5 KEK selesai dan sisanya tahun depan," tegasnya
Dalam proyek sebelas KEK diterangkan tidak selalu ada keikutsertaan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, contohnya seperti Tanjung Kelayang yang keseluruhan murni swasta. "Hanya memang ada yang Pemdanya seperti di Palu yang bekerja sama dengan swasta," ungkap Darmin.
Dalam kesempatan itu, Ia juga menegaskan, bila pihaknya sadar bahwa jika hanya mengandalkan infrastruktur seperti KEK, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, maka dampaknya tidak terlalu jauh. Lantaran hal itu, Darmin menekankan justru yang paling penting adalah perizinan terutama perizinan investasi karena infrastruktur fisik, industri, pariwisata itu harus dilengkapi kemudahan dalam mempersiapkan usaha.
"Ke depan akan diselesaikan Kementrian dan Lembaga (K/L) yang bertanggung jawab atas perizinan di lingkungan masing-masing. Itu akan mempercepat. Kita tidak perlu deregulasi dengan mempereteli satu persatu peraturan. Pokoknya tahun ini selesai," paparnya.
(akr)
Explore More