Menko Darmin Bantah Proyek Strategis Nasional Dikuasai BUMN

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution membantah bila proyek strategis nasional dikuasai kontraktor BUMN. Menurutnya kontraktor swasta tetap mendapat prioritas.

"Ada keluhan bahwa BUMN selalu memenangkan proyek nasional," katanya saat paparan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (1/08/2017).

Namun menurut Darmin, tuduhan BUMN menguasai proyek strategis nasional, sama sekali tidak benar. Sebab, dilihat dari komposisinya, baik yang dibangun langsung dan skema partnership, yang terbesar adalah swasta.

Darmin menjelaskan sejatinya yang ada adalah perbedaan antara swasta dengan BUMN dalam proyek strategis nasional. Perbedaan itu, kata dia, bila BUMN harus menyelesaikan dulu feasibility study-nya sehingga diketahui IRR-nya. Mengingat swasta tidak mau dengan Internal Rate of Return (IRR) 9% atau 10%. Namun, pemerintah tidak mempersoalkan masalah ini dan tetap memberi porsi kepada swasta.

Untuk tahun anggaran 2017 ini, terdapat 225 proyek strategis nasional, ditambah dua program berskala besar. Diantaranya ada 74 proyek jalan, 23 proyek kereta api, 10 proyek pelabuhan besar. Kemudian delapan bandar udara skala besar dan 30 proyek kawasan.

"Sebab, kalau yang kecil-kecil tidak masuk proyek strategis nasional. Jadi kalau proyek pelabuhan berarti pelabuhan internasional," ungkap Darmin.

Adapun penyebarannya di seluruh Indonesia; diantaranya di Sumatra 61 proyek strategis nasional dengan spesifikasi bendungan, jalan bandara, dan listrik. Total menghabiskan biaya Rp638 triliun.

Kemudian di Kalimantan ada 24 jenis proyek dengan biaya Rp564 triliun, sedangkan di Jawa ada 93 proyek dengan biaya Rp1.065 triliun, Sulawesi ada 27 proyek dengan biaya Rp155 triliun.

Bahkan di Papua dengan 13 proyek yang biayanya mencapai Rp444 trilun, di Bali dan Nusa Tenggara ada 15 proyek dengan biaya Rp11 trilun. Selain itu, yang melintas antar pulau ada dua program dan 12 proyek dengan biaya Rp1.320 trilun.