Ekonom UGM: Indonesia Belum Siap Redenominasi Rupiah
Rabu, 02 Agustus 2017 - 20:06 WIB
Ekonom UGM: Indonesia Belum Siap Redenominasi Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia sedang mempersiapkan kebijakan redenominasi rupiah. Bahkan tahun ini, redenominasi rupiah dengan penghapusan tiga angka di belakang, akan masuk pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang artinya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat.
Ekonom Universitas Gadjah Mada yang juga Komisaris Independen PermataBank, Tony Prasetiantono mengungkapkan, meski redenominasi bertujuan memberi sentimen positif, namun menurut dia, Indonesia belum memerlukannya.
"Di sisi lain kalau itu dipaksakan saat situasi tidak kondusif atau gaduh, bisa terjadi kontraproduktif. Ya bisa saja itu diprolegnaskan tahun ini, tapi itu kan tidak sebentar dan perlu waktu panjang," kata dia kepada SINDOnews, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Kalaupun rencana tersebut sudah didukung oleh DPR, tetap saja tidak bisa langsung dilakukan karena harus melihat beberapa aspek. Tidak hanya satu sisi. Menurut perhitungan sebelumnya butuh waktu 7 tahun untuk mempersiapkannya, kemudian BI meralat harus 11 tahun.
"Yang saya ingin ingatkan bahwa redenominasi itu membutuhkan prasyarat kondusifnes dari keadaan ini, semuanya harus di angka yang stabil," imbuh Tony.
Angka stabil yang dimaksud sekarang baru berlaku pada laju inflasi yang sebesar 4% dan dianggap sudah cukup bagus untuk ukuran negara berkembang seperti Indonesia.
"Tapi kalau mengandalkan itu saja, ya tidak cukup. Yang lain harus bagus. Misalnya, apakah kita cukup yakin untuk tidak ada capital fight kalau terjadi sesuatu? Misalnya politiknya panas, itu kan kita masih khawatir. Itu belum terpenuhi menurut saya, masih meragukan lah. Jadi ya lebih baik ditunda dulu karena belum siap," pungkasnya.
Ekonom Universitas Gadjah Mada yang juga Komisaris Independen PermataBank, Tony Prasetiantono mengungkapkan, meski redenominasi bertujuan memberi sentimen positif, namun menurut dia, Indonesia belum memerlukannya.
"Di sisi lain kalau itu dipaksakan saat situasi tidak kondusif atau gaduh, bisa terjadi kontraproduktif. Ya bisa saja itu diprolegnaskan tahun ini, tapi itu kan tidak sebentar dan perlu waktu panjang," kata dia kepada SINDOnews, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Kalaupun rencana tersebut sudah didukung oleh DPR, tetap saja tidak bisa langsung dilakukan karena harus melihat beberapa aspek. Tidak hanya satu sisi. Menurut perhitungan sebelumnya butuh waktu 7 tahun untuk mempersiapkannya, kemudian BI meralat harus 11 tahun.
"Yang saya ingin ingatkan bahwa redenominasi itu membutuhkan prasyarat kondusifnes dari keadaan ini, semuanya harus di angka yang stabil," imbuh Tony.
Angka stabil yang dimaksud sekarang baru berlaku pada laju inflasi yang sebesar 4% dan dianggap sudah cukup bagus untuk ukuran negara berkembang seperti Indonesia.
"Tapi kalau mengandalkan itu saja, ya tidak cukup. Yang lain harus bagus. Misalnya, apakah kita cukup yakin untuk tidak ada capital fight kalau terjadi sesuatu? Misalnya politiknya panas, itu kan kita masih khawatir. Itu belum terpenuhi menurut saya, masih meragukan lah. Jadi ya lebih baik ditunda dulu karena belum siap," pungkasnya.
(ven)
