Perangi Ketimpangan, Bappenas Gandeng Akademisi dan Pelaku Usaha
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pihaknya akan membahas cara memerangi ketimpangan demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tema tersebut bakal jadi pembahasan serius di ajang Indonesia Development Forum (IDF) 2017 pada 9 Agustus-10 Agustus 2017
"Saya ingin jelaskan kenapa kita buat acara ini, kita tanggung jawab perencanaan pembangunan supaya makin baik. Menyelesaikan masalah harus paham isu pembangunan, perlu diperhatikan pemecahannya," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Menurutnya, Bappenas belum pernah punya forum diskusi dengan peserta yang berasal dari segala kalangan. Sebelumnya hanya terbatas di forum group discussion (FGD) berskala kecil.
"Selama ini karena kita tidak punya forum khusus, upaya kita terbatas di FGD. Dengan stakholder, kami ingin dapat masukan dari siapapun yang merasa bisa kontribusi ke pemecahan masalah pembangunan," sambung dia.
Beberapa stakholder yang diundang, diterangkan Bambang di antaranya yakni para akademisi dan pelaku usaha. Pemerintah disebutkannya tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. "Apakah akademisi, apa di dunia usaha. Kita ingin tahu apa masukan mereka dan terobosannya, pemerintah tak bisa sendiri," pungkasnya.
"Saya ingin jelaskan kenapa kita buat acara ini, kita tanggung jawab perencanaan pembangunan supaya makin baik. Menyelesaikan masalah harus paham isu pembangunan, perlu diperhatikan pemecahannya," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Menurutnya, Bappenas belum pernah punya forum diskusi dengan peserta yang berasal dari segala kalangan. Sebelumnya hanya terbatas di forum group discussion (FGD) berskala kecil.
"Selama ini karena kita tidak punya forum khusus, upaya kita terbatas di FGD. Dengan stakholder, kami ingin dapat masukan dari siapapun yang merasa bisa kontribusi ke pemecahan masalah pembangunan," sambung dia.
Beberapa stakholder yang diundang, diterangkan Bambang di antaranya yakni para akademisi dan pelaku usaha. Pemerintah disebutkannya tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. "Apakah akademisi, apa di dunia usaha. Kita ingin tahu apa masukan mereka dan terobosannya, pemerintah tak bisa sendiri," pungkasnya.
(akr)