Pembangunan Infrastruktur Genjot Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi
Minggu, 13 Agustus 2017 - 23:35 WIB
Pembangunan Infrastruktur Genjot Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di berbagai daerah menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan pemerataan pembangunan. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggejot pembangunan di daerah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan, ada lima terobosan yang dilakukan pemerintah, yakni menyangkut regulasi pembebasan lahan, inovasi teknologi, pembiayaan, kepemimpinan dan koordinasi antar lembaga
Di bawah kepemimpinan Basuki, Kementerian PUPR telah menginstruksikan jajarannya untuk bekerja 7 hari penuh dan 3 shift kerja dengan tambahan peralatan dan tenaga kerja.
Dia menyampaikan, kebutuhan infrastruktur untuk mendukung penyediaan tiga kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan dan papan dinilai masih terus dibutuhkan.
"Dari ketiga kebutuhan tersebut yang tidak pernah lagi didiskusikan adalah sandang, tapi dua hal lainnya yaitu papan dan pangan masih terus dicarikan solusinya," ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (13/8/2017).
Menurut Basuki, khusus bicara soal pembangunan perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), selama 2015-2016, Kementerian PUPR berhasil membangun 1,5 juta unit rumah. Untuk 2017 sudah terbangun 449 ribu unit rumah sampai dengan Agustus ini dengan anggaran keseluruhan yang dialokasikan sebesar Rp37,5 triliun.
"Jika dibandingkan dengan periode 2010-2014, rumah yang terbangun sebanyak 1 juta rumah. Kita dalam dua setengah tahun telah membangun rumah dua kali lebih banyak. Pemerintah sangat memberikan perhatian pada perumahan sebagai prioritas dalam rangka mengurangi kekurangan pasokan rumah di Indonesia yang sekarang mencapai 11,4 juta rumah," pungkasnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan, ada lima terobosan yang dilakukan pemerintah, yakni menyangkut regulasi pembebasan lahan, inovasi teknologi, pembiayaan, kepemimpinan dan koordinasi antar lembaga
Di bawah kepemimpinan Basuki, Kementerian PUPR telah menginstruksikan jajarannya untuk bekerja 7 hari penuh dan 3 shift kerja dengan tambahan peralatan dan tenaga kerja.
Dia menyampaikan, kebutuhan infrastruktur untuk mendukung penyediaan tiga kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan dan papan dinilai masih terus dibutuhkan.
"Dari ketiga kebutuhan tersebut yang tidak pernah lagi didiskusikan adalah sandang, tapi dua hal lainnya yaitu papan dan pangan masih terus dicarikan solusinya," ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (13/8/2017).
Menurut Basuki, khusus bicara soal pembangunan perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), selama 2015-2016, Kementerian PUPR berhasil membangun 1,5 juta unit rumah. Untuk 2017 sudah terbangun 449 ribu unit rumah sampai dengan Agustus ini dengan anggaran keseluruhan yang dialokasikan sebesar Rp37,5 triliun.
"Jika dibandingkan dengan periode 2010-2014, rumah yang terbangun sebanyak 1 juta rumah. Kita dalam dua setengah tahun telah membangun rumah dua kali lebih banyak. Pemerintah sangat memberikan perhatian pada perumahan sebagai prioritas dalam rangka mengurangi kekurangan pasokan rumah di Indonesia yang sekarang mencapai 11,4 juta rumah," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
