Banyak Masyarakat Belum Paham PBK

SEMARANG - Pemahaman masyarakat terhadap bisnis investasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) masih sangat minim. Terbukti, masih banyak ditemukan kasus-kasus penipuan berkedok investasi PBK.

Chief Bussines Officer PT Rifan Financindo Berjangka, Teddy Prasetya mengatakan, dengan masih banyaknya kasus penipuan berkedok investasi PBK, para pelaku usaha PBK dan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan juga Kliring Berjangka Indonesia harus bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat.

Edukasi bisa diberikan berupa bagaimana cara berinvestasi yang lebih sehat di industri perdagangan berjangka komoditi, melalui BBJ dan KBI.

"Potensi bisnis ini sangat besar dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat," katanya saat pembukaan sosialisasi dan edukasi PBK di Kantor PT Rifan Financindo Berjangaka Semarang, Selasa (15/8/2017).

Menurut dia, selama ini masyarakat masih sangat awam tehadap investasi berjangka komoditi, karena pada umumnya investasi yang dikenal masyarakat hanya saham, obligasi, reksadana, deposito dan lainnya.

Selain itu sambungnya, munculnya image negatif terhadap investasi berjangka komoditi akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab, juga membuat masyarakat semakin takut untuk melakukan investasi di bidang ini.

"Yang dibutuhkan masyarakat adalah mana saja perusahaan yang resmi dan tidak resmi, dan juga cara investasi yang aman serta investasi yang sehat," imbuhnya.

Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta, Stefanus Paulus Lumintang menambahkan, saat ini dinamika industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia.

"Potensi yang sangat besar harus dikelola dengan baik. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah juga," tambahnya.

Ia mengaku, salah satu yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah bahwa industri perdagangan berjangka komoditi yang kini ada dan beroperasi di bawah regulasi yang jelas, akan lebih aman dari resiko penipuan.

"Kalau mau berinvestasi masyarakat juga perlu mempertimbangkan masalah perizinan, apakah ada izinnya atau tidak, apakah punya kantor atau tidak. Masyarakat tidak perlu takut untuk menanyakan hal itu," katanya.