Misbakhun: Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan untuk Rakyat

JAKARTA - Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 beserta Nota Keuangan di depan rapat paripurna DPR RI pada Rabu (16/08/2017) adalah tahun Kerja Bersama mewujudkan kemakmuran.

Menurut anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, tahun ke-4 pemerintahan Jokowi adalah ajakan untuk mengkonsolidasikan semua komponen dan elemen bangsa supaya berpikir hanya untuk kepentingan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4% adalah upaya Jokowi untuk membangun optimisme bersama-sama, sehingga APBN mempunyai dampak langsung pada kemakmuran.

"Bahwa pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai bergerak naik. Tapi pertumbuhan ekonomi yang mulai bergerak naik ini yang mendapatkan manfaat harusnya adalah rakyat, kemakmuran untuk rakyat, dan yang merasakan langsung adalah rakyat," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan.

Politikus Partai Golkar ini mengajak semua komponen bangsa harus mewujudkan itu. Baik dari sisi bagaimana mewujudkan penerimaan pajak, menjalankan kewajiban pajak dengan baik, termasuk bagaimana Kementerian/Lembaga harus mengkonsolidasikan dirinya dengan baik, termasuk pemerintahan di daerah baik kabupaten/kota harus semuanya bersama-sama. Sebab, ini adalah kerja bersama seluruh komponen bangsa.

“Tidak hanya Presiden ketika berbicara soal ekonomi yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, maka semua kepentingan politik harus diabaikan, karena yang menjadi tujuan adalah rakyat,” tegas Misbakhun.

Misbakhun mengatakan penyusunan RUU APBN 2018 ini merupakan wujud konkret dari kerja bersama antara Pemerintah, DPR, dan DPD. RAPBN 2018 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, penyusunan RAPBN tahun 2018 harus tetap dilakukan secara realistis, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan dunia usaha," terang Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan, kebijakan strategis dalam RAPBN 2018 direncanakan belanja negara sebesar Rp2.204,4 trilun yang arah utamanya untuk peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan mejadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp92,4 juta orang.

Untuk penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, Pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan non tunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya. Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah juga tetap mengalokasikan subsisi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayana publik.

Untuk akses pendidikan, pemerintah akan melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262,1 ribu sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah Air. Selain itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761,1 triliun.

"Sinergi semua komponen dan elemen bangsa ini akan mampu mewujudkan cita-cita negara yang mandiri, berdaulat, berkepribadian, serta adil dan makmur demi kemakmuran rakyat," pungkas Misbakhun.