RAPBN 2018 Jadi Pembuktian Pemerintahan Jokowi-JK
RAPBN 2018 Jadi Pembuktian Pemerintahan Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai RAPBN 2018 adalah pembuktian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Jika tidak berhasil, maka kepercayaan masyarakat menurun.
(Baca Juga: Nota Keuangan RAPBN 2018, Jokowi Target Ekonomi RI Tumbuh 5,4%)
"Ini warning. Sebab, belanja pemerintah banyak yang tidak efektif. Padahal, harusnya pembiayaan pembangunan untuk stimulus fiskal," kata dia di Jakarat, Jumat (18/8/2017).
Karena itu, lanjut Enny, tahun depan menjadi detik krusial. Namun, jika tidak berhasil maka, akan menjadi titik balik pemerintah, karena itu RAPBN 2018 akan memberikan kepercayaan atau tidak. "Apalagi, kami melihat bahwa penerimaan ini bagian pencitraan," ucapnya.
Hanya saja, pihaknya melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,4% memang ideal. Secara politik angka 5,4% adalah kebutuhan untuk tahum politik 2019.
"Karena, bila tidak sampai di angka itu, maka pengangguran tinggi, daya beli masyarakat juga tidak akan terecovery. Maka utang juga tidak akan mampu dikurangi lagi, justru akan menumpuk," jelasnya.
Meski demikian, Indef pesimis pertumbuhan ekonomi 5,4% akan tercapai setelah melihat postur anggaran dalam pendapatan dan belanja saat ini. Karena, yang dibuthkan saat ini adalah stumulus.
(Baca Juga: Penerimaan Negara dalam RAPBN 2018 Ditarget Rp1.878,4 Triliun)
"Bagaimana sektor-sektor produktif mampu bergeliat, sektor konsumsi rumah tangga punya daya beli. Karen keduanya merupakan sektor jangka pendek. Sebab, ekspor tidak mungkin bisa di-push lagi dalam waktu singkat," katanya.
Apalagi, margin RAPBN 2018 sangat tinggi, di mana belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun dan pendapatannya hanya Rp1.878,4 triliun. Maka, agar ada stimukus fiskal, pemerintah menggunakan belanja defisit yang mencapai Rp325,9 triliun.
(Baca Juga: Belanja Negara dalam RAPBN 2018 Dipatok Rp2.204 Triliun)
"Utang itu sebenarnya bukan hanya Rp325 triliun saja, tapi ada utang baru yang mencapai Rp399,9 triliun. Inilah yang saya katakan RAPBN 2018 adalah pembuktian Jokowi-JK," tutur Enny.
(Baca Juga: Nota Keuangan RAPBN 2018, Jokowi Target Ekonomi RI Tumbuh 5,4%)
"Ini warning. Sebab, belanja pemerintah banyak yang tidak efektif. Padahal, harusnya pembiayaan pembangunan untuk stimulus fiskal," kata dia di Jakarat, Jumat (18/8/2017).
Karena itu, lanjut Enny, tahun depan menjadi detik krusial. Namun, jika tidak berhasil maka, akan menjadi titik balik pemerintah, karena itu RAPBN 2018 akan memberikan kepercayaan atau tidak. "Apalagi, kami melihat bahwa penerimaan ini bagian pencitraan," ucapnya.
Hanya saja, pihaknya melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,4% memang ideal. Secara politik angka 5,4% adalah kebutuhan untuk tahum politik 2019.
"Karena, bila tidak sampai di angka itu, maka pengangguran tinggi, daya beli masyarakat juga tidak akan terecovery. Maka utang juga tidak akan mampu dikurangi lagi, justru akan menumpuk," jelasnya.
Meski demikian, Indef pesimis pertumbuhan ekonomi 5,4% akan tercapai setelah melihat postur anggaran dalam pendapatan dan belanja saat ini. Karena, yang dibuthkan saat ini adalah stumulus.
(Baca Juga: Penerimaan Negara dalam RAPBN 2018 Ditarget Rp1.878,4 Triliun)
"Bagaimana sektor-sektor produktif mampu bergeliat, sektor konsumsi rumah tangga punya daya beli. Karen keduanya merupakan sektor jangka pendek. Sebab, ekspor tidak mungkin bisa di-push lagi dalam waktu singkat," katanya.
Apalagi, margin RAPBN 2018 sangat tinggi, di mana belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun dan pendapatannya hanya Rp1.878,4 triliun. Maka, agar ada stimukus fiskal, pemerintah menggunakan belanja defisit yang mencapai Rp325,9 triliun.
(Baca Juga: Belanja Negara dalam RAPBN 2018 Dipatok Rp2.204 Triliun)
"Utang itu sebenarnya bukan hanya Rp325 triliun saja, tapi ada utang baru yang mencapai Rp399,9 triliun. Inilah yang saya katakan RAPBN 2018 adalah pembuktian Jokowi-JK," tutur Enny.
(izz)
Explore More