Indef Sarankan RAPBN 2018 Genjot Kebijakan Jangka Pendek
Jum'at, 18 Agustus 2017 - 19:17 WIB
Indef Sarankan RAPBN 2018 Genjot Kebijakan Jangka Pendek
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tidak hanya menyoroti struktur makro dalam RAPBN 2018. Mereka juga menyoroti sektor belanja yang dianggap kurang berpihak masyarakat menengah ke bawah.
Peneliti Indef, Muhammad Reza mengatakan seharusnya belanja pemerintah fokus kepada hal yang menyentuh rakyat dengan memaksimalkan kebijakan jangka pendek. "Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya ditambah 10 juta keluarga penerima. Padahal perlu ditambah lagi 2-3 juta," ujarnya, Jumat (18/8/2017).
Menurutnya, dengan menambah sektor bantuan sosial seperti PKH maka bisa berdampak ganda kepada daya beli rakyat. Sebab, komposisinya 40% itu rakyat miskin dan rentan miskin.
"Kalau kami lihat di 2018 itu, PKH mendapat Rp110 ribu, ini juga perlu dievaluasi. Juga bantuan tunai langsung sebesar Rp100 ribu dengan tukar voucher. Apakah model bantuan ini di Indonesia bagian timur sudah ada dampak riilnya, yaitu daya beli masyarakat di sana," kritik Reza.
Bila pemerintah menggenjot sektor belanja jangka pendek, maka Reza optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2019 bisa di atas 5,2%. Sebab, masyarakat kecil ini paling terdampak sekali terhadap pemotongan subsidi listrik.
"Apalagi tahun kemarin tarif listrik naik berturut-turut. Masyarakat perkotaan masih bisa mengikuti, kalau pedesaan seperti apa," tanyanya.
Diakui, bahwa ini semuanya karena postur anggaran naiknya, akibat nilai tukarnya naik. Sehingga perlu dilakukan ulang subsidi listrik. Sebab daya beli 40% dari masyarakat menengah ke bawah itu stagnan. Ini harus dinaikkan agar kontribusinya terangkat.
Atas dasar itulah, Reza menegaskan lagi, di APBN 2018 agar pemerentah lebih baik fokus di belanja jangka pendek. Infrastruktur tetap, hanya saja jangan sampai semakin membebani APBN, karena itu bisa dilakukan dengan kerja sama pihak swasta.
"Juga kerja sama dengan BUMN. Apalagi BUMN yang sudah mendapat PMN yang begitu besar di 2015-2016. Sehingga perlu ditagih komitmennya untuk Indonesia," tegas dia.
Jadi, lanjut Reza, secara keseluruhan dari sisi belanja, RAPBN 2018 ini tumbuh sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang mana 2018 hanya sekitar 5,6%. Namun kalau dilihat frame work tetap pada kelas menengah saja.
"Peningkatan terbesar di ekonomi dan itu ada di infrastruktur. Padahal infrastruktur tidak bisa dilihat jangka pendek. Maka jalannya adalah menggenjot belanja jangka pendek," pungkas dia.
Peneliti Indef, Muhammad Reza mengatakan seharusnya belanja pemerintah fokus kepada hal yang menyentuh rakyat dengan memaksimalkan kebijakan jangka pendek. "Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya ditambah 10 juta keluarga penerima. Padahal perlu ditambah lagi 2-3 juta," ujarnya, Jumat (18/8/2017).
Menurutnya, dengan menambah sektor bantuan sosial seperti PKH maka bisa berdampak ganda kepada daya beli rakyat. Sebab, komposisinya 40% itu rakyat miskin dan rentan miskin.
"Kalau kami lihat di 2018 itu, PKH mendapat Rp110 ribu, ini juga perlu dievaluasi. Juga bantuan tunai langsung sebesar Rp100 ribu dengan tukar voucher. Apakah model bantuan ini di Indonesia bagian timur sudah ada dampak riilnya, yaitu daya beli masyarakat di sana," kritik Reza.
Bila pemerintah menggenjot sektor belanja jangka pendek, maka Reza optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2019 bisa di atas 5,2%. Sebab, masyarakat kecil ini paling terdampak sekali terhadap pemotongan subsidi listrik.
"Apalagi tahun kemarin tarif listrik naik berturut-turut. Masyarakat perkotaan masih bisa mengikuti, kalau pedesaan seperti apa," tanyanya.
Diakui, bahwa ini semuanya karena postur anggaran naiknya, akibat nilai tukarnya naik. Sehingga perlu dilakukan ulang subsidi listrik. Sebab daya beli 40% dari masyarakat menengah ke bawah itu stagnan. Ini harus dinaikkan agar kontribusinya terangkat.
Atas dasar itulah, Reza menegaskan lagi, di APBN 2018 agar pemerentah lebih baik fokus di belanja jangka pendek. Infrastruktur tetap, hanya saja jangan sampai semakin membebani APBN, karena itu bisa dilakukan dengan kerja sama pihak swasta.
"Juga kerja sama dengan BUMN. Apalagi BUMN yang sudah mendapat PMN yang begitu besar di 2015-2016. Sehingga perlu ditagih komitmennya untuk Indonesia," tegas dia.
Jadi, lanjut Reza, secara keseluruhan dari sisi belanja, RAPBN 2018 ini tumbuh sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang mana 2018 hanya sekitar 5,6%. Namun kalau dilihat frame work tetap pada kelas menengah saja.
"Peningkatan terbesar di ekonomi dan itu ada di infrastruktur. Padahal infrastruktur tidak bisa dilihat jangka pendek. Maka jalannya adalah menggenjot belanja jangka pendek," pungkas dia.
(ven)
