Indef Sarankan RAPBN 2018 Tetap Fokus ke Pertumbuhan Ekonomi
Jum'at, 25 Agustus 2017 - 21:02 WIB
Indef Sarankan RAPBN 2018 Tetap Fokus ke Pertumbuhan Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Institute Development of Economics and Finance (Indef) mencermati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang disusun pemerintah. Indef meminta pemerintah agar tidak paranoid alias ketakutan target yang dicanangkan tidak tercapai.
Ekonom Indef Bhima Yudistira mengungkapkan, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencanangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% hingga 2019. Sejak awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menggaungkan bahwa pemerintah fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
Namun sejauh ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, masih belum sesuai ekspektasi. Ekonomi Indonesia hanya bertengger di angka 4% hingga 5%.
"Ekonomi kita kebijakannya kebijakan paranoid. Kita bicara RPJMN targetnya muluk-muluk 7% untuk keluar dari middle income trap," katanya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Saat target tersebut dirasa sulit untuk dicapai, kata Bhima, pemerintah langsung menggeser arah kebijakan ekonomi Indonesia menjadi berfokus pada pemerataan ekonomi dan kesetaraan. Pemerintah bahkan dinilai seakan melupakan ambisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan beralih pada pemerataan.
"Kenapa baru-baru ini sering sekali kita bicara inequality. Seakan wacananya diubah, dari mendorong pertumbuhan ekonomi ke pemerataan ekonomi. Makanya muncul analisa bahwa pertumbuhan ekonomi dilupakan dan beralih ke pemerataan. Ini kebijakan yang ketakutan karena tidak mampu mencapai target," tandasnya.
Ekonom Indef Bhima Yudistira mengungkapkan, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencanangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% hingga 2019. Sejak awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menggaungkan bahwa pemerintah fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
Namun sejauh ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, masih belum sesuai ekspektasi. Ekonomi Indonesia hanya bertengger di angka 4% hingga 5%.
"Ekonomi kita kebijakannya kebijakan paranoid. Kita bicara RPJMN targetnya muluk-muluk 7% untuk keluar dari middle income trap," katanya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Saat target tersebut dirasa sulit untuk dicapai, kata Bhima, pemerintah langsung menggeser arah kebijakan ekonomi Indonesia menjadi berfokus pada pemerataan ekonomi dan kesetaraan. Pemerintah bahkan dinilai seakan melupakan ambisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan beralih pada pemerataan.
"Kenapa baru-baru ini sering sekali kita bicara inequality. Seakan wacananya diubah, dari mendorong pertumbuhan ekonomi ke pemerataan ekonomi. Makanya muncul analisa bahwa pertumbuhan ekonomi dilupakan dan beralih ke pemerataan. Ini kebijakan yang ketakutan karena tidak mampu mencapai target," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
