Kementerian PUPR Dorong Kinerja BPD Salurkan KPR

SOLO - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menyalurkan kredit perumahan rakyat (KPR). Kredit yang disalurkan BPD sejauh ini baru berkisar 1% dari total penyaluran KPR.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, peran BPD di setiap provinsi saat ini belum terasa dalam kontribusi penyaluran KPR. Padahal, potensinya cukup besar karena mengenal karakter masyarakat di masing masing daerah.

"Selain itu juga memiliki akses dengan pemerintah daerah dan memiliki kantor cabang hingga di pelosok," kata dia di sela sela kegiatan percepatan realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) BPD di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (4/9/2017).

Kementerian PUPR menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) terkait pelatihan BPD di seluruh Indonesia agar lebih memiliki kapasitas dalam penyaluran KPR FLPP. Selama ini, BPD lebih banyak bermain di kredit multi guna. "Seperti beli motor, mobil, dan perabot yang sifatnya konsumtif jangka pendek," imbuhnya.

Sementara, KPR memang harus lebih berhati hati karena membeli rumah sifatnya jangka panjang dan masa tenornya ada yang sampai 20 tahun. Selain itu juga harus lebih teliti terhadap siapa yang akan melakukan akad kredit. Dalam realisasi percepatan KPR FLPP BPD butuh dukungan banyak pihak, seperti pemda, Perumnas, dan Badan Pertanahan Nasional.

Pemda dinilai memiliki data mengenai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang datanya lengkap mulai nama dan alamat. "Data itu sangat penting karena menyangkut suplai dan demand," ucapnya.

Dengan demikian, kebijakan KPR benar benar dapat tepat sasaran. Peran BPN juga sangat dibutuhkan terkait kemudahan dalam sertifikasi tanah. Isu utama bidang perumahan adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan rumah (backlog). Yaitu 7,6 juta unit pada 2014 dari sisi kepenghunian atau 13,5 juta unit dari sisi kepemilikan.

Selain itu, ada pertambahan kebutuhan rumah yang diperkirakan rata rata berkisar 800 unit/tahun sebagai akibat dari tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,31% per tahun. Guna mengatasi backlog, dan memfasilitasi MBR dalam mengakses bantuan pembiayaan perumahan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program satu juta rumah (PSR) pada 29 April 2015.

Sebagai dukungan terhadap PSR, pemerintah telah mengeluarkan berbagai fasilitas dan kemudahan. Mulai dari FLPP, subsidi bunga kredit perumahan (SSB), subsidi bantuan uang muka (SBUM), pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah sederhana tapak dan sarusunami, dan pemberian prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk rumah sederhana tapak.

Kinerja penyaluran FLPP pada 2016 dengan anggaran Rp10.127,93 miliar (termasuk pengembalian pokok), realisasi fisik sebanyak 58.470 unit atau 66,90% dari target sebanyak 87.390 unit rumah.

Sementara, kinerja penyaluran SSB 2016 dengan anggaran Rp1.337,30 miliar dengan realisasi fisik 124.737 unit rumah atau 28,93% dari target sebanyak 431.096 unit rumah. Sedangkan kinerja penyaluran SBUM 2016 dengan anggaran Rp1.224 miliar, realisasi fisik 75.933 unit rumah atau 24,81% dari target sebanyak 306.000 unit rumah.

Target KPR bersubsidi 2017 untuk KPR FLPP sebanyak 40.000 unit sebesar Rp4,5 triliun, KPR SSB 239.000 unit sebesar Rp1,97 triliun, SBUM 278.000 unit sebesar Rp1,12 triliun.

President Director SMF Ananta Wiyogo mengatakan, pihaknya akan membantu seluruh BPD untuk meningkatkan kapasitasnya melalui training sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

"Seperti SOP untuk KPR dan modal kerja konstruksi. Dengan kapasitas itu, BPD diharapkan mau memyalurkan KPR," terang Ananta.

Jika mengalami kekurangan, maka akan direfinancing oleh SMF. "Sehingga BPD tidak perlu ragu untuk mendukung kredit perumahan bagi masyarakat di sekitarnya," ujar dia.