BI, Kemenhub dan Pemprov DKI Wujudkan Transportasi Nontunai
Rabu, 06 September 2017 - 10:12 WIB
BI, Kemenhub dan Pemprov DKI Wujudkan Transportasi Nontunai
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini melakukan komitmen untuk pengembangan transaksi nontunai dalam sistem transportasi.
Komitmen ini tertuang dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BI dengan Kemenhub dan Kesepakatan Bersama antara BPJT, Pemprov DKI Jakarta dan Seluruh Operator Moda di Jabodetabek tentang Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Non Tunai.
Dalam kesempatan tersebut dihadiri Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Menhub Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
"Alhamdulilah hari ini kita semua membuat terobosan landasan dalam pengelolaan sistem transportasi khususnya di Jakarta. Saya sambut gembira dan terimakasih kepada semua pihak karena di saat kita membangun infrastruktur transportasi, maka kita harus bangun juga sistem integrasi moda transportasi," kata Djarot di JCC, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Budi Karya mengakui, dengan adanya integrasi nontunai ini, akan memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data pengguna moda transportasi.
"Bagi pemerintah, selama ini kita agak sulit setiap kali survei. Tapi dengan sistem pembayaran ini, bagi operator sistem ini pengumpulan pendapatannya akan cashless, tidak tercatat pada pengelola formal dan menjadi lebih mudah," ujarnya.
Di tempat yang sama, Agus Martowardojo juga menyambut baik gerakan nontunai ini. Pasalnya, sejalan dengan program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang juga dilakukan secara nontunai.
"Kita sambut baik gerakan nontunai bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia dan kementerian pusat serta daerah. Semua bansos juga akan dilakukan nontunai oleh pemerintah. Bahkan saat ini juga sebanyak 43 ruas jalan tol sama-sama bekerja sama agar terintegrasi lewat transaksi nontunai," tutur Agus.
Komitmen ini tertuang dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BI dengan Kemenhub dan Kesepakatan Bersama antara BPJT, Pemprov DKI Jakarta dan Seluruh Operator Moda di Jabodetabek tentang Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Non Tunai.
Dalam kesempatan tersebut dihadiri Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Menhub Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
"Alhamdulilah hari ini kita semua membuat terobosan landasan dalam pengelolaan sistem transportasi khususnya di Jakarta. Saya sambut gembira dan terimakasih kepada semua pihak karena di saat kita membangun infrastruktur transportasi, maka kita harus bangun juga sistem integrasi moda transportasi," kata Djarot di JCC, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Budi Karya mengakui, dengan adanya integrasi nontunai ini, akan memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data pengguna moda transportasi.
"Bagi pemerintah, selama ini kita agak sulit setiap kali survei. Tapi dengan sistem pembayaran ini, bagi operator sistem ini pengumpulan pendapatannya akan cashless, tidak tercatat pada pengelola formal dan menjadi lebih mudah," ujarnya.
Di tempat yang sama, Agus Martowardojo juga menyambut baik gerakan nontunai ini. Pasalnya, sejalan dengan program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang juga dilakukan secara nontunai.
"Kita sambut baik gerakan nontunai bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia dan kementerian pusat serta daerah. Semua bansos juga akan dilakukan nontunai oleh pemerintah. Bahkan saat ini juga sebanyak 43 ruas jalan tol sama-sama bekerja sama agar terintegrasi lewat transaksi nontunai," tutur Agus.
(izz)
Lihat Juga :
