BI Terapkan Penggunaan Satu Kartu untuk Semua Moda Transportasi
BI Terapkan Penggunaan Satu Kartu untuk Semua Moda Transportasi
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan menerapkan penggunaan satu kartu atau uang elektronik untuk semua pembayaran transportasi baik moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api termasuk parkir dan jalan berbayar.
"Kalau dulu satu moda transportasi hanya bisa melayani empat uang elektronik, kartunya beda-beda, sekarang semua bisa. Satu kartu, tapi harus berbasis teknologi SAM (Secure Acces Module) multiapplet," kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam sambutannya pada acara penandatanganan nota kesepahaman di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Nantinya, pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut awalnya akan dimulai dari wilayah Jabodetabek dahulu, karena dianggap menjadi cerminan moda transportasi yang berbeda-beda dan lalu lintas atau komuter yang cukup tinggi dalam sehari.
"Komitmen integrasi ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara nontunai. Selain itu, ini menjadi sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi," tutur Agus.
Selain itu, untuk mendorong pelaksanaan integrasi oleh seluruh pihak terkait, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BI dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan kesepakatan bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek.
Moda transportasi tersebut yaitu Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Railink.
Kesepakatan ini akan mengikat operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek untuk ikut serta berkomitmen dalam rencana integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi antar moda di wilayah Jabodetabek.
"Ke depannya moda transportasi ini akan dibuat lebih efisien agar bisa membuat layanan publik lebih baik. Ini satu langkah maju dari gerakan nasional nontunai, yang semula dimulai di bansos, elektronifikasi jalan tol, dan sekarang masuk di transportasi, tapi di lingkungan Jabodetabek karena di sini adalah cerminan moda transportasi yang beragam," tutur dia.
"Kalau dulu satu moda transportasi hanya bisa melayani empat uang elektronik, kartunya beda-beda, sekarang semua bisa. Satu kartu, tapi harus berbasis teknologi SAM (Secure Acces Module) multiapplet," kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam sambutannya pada acara penandatanganan nota kesepahaman di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Nantinya, pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut awalnya akan dimulai dari wilayah Jabodetabek dahulu, karena dianggap menjadi cerminan moda transportasi yang berbeda-beda dan lalu lintas atau komuter yang cukup tinggi dalam sehari.
"Komitmen integrasi ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara nontunai. Selain itu, ini menjadi sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi," tutur Agus.
Selain itu, untuk mendorong pelaksanaan integrasi oleh seluruh pihak terkait, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BI dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan kesepakatan bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek.
Moda transportasi tersebut yaitu Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Railink.
Kesepakatan ini akan mengikat operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek untuk ikut serta berkomitmen dalam rencana integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi antar moda di wilayah Jabodetabek.
"Ke depannya moda transportasi ini akan dibuat lebih efisien agar bisa membuat layanan publik lebih baik. Ini satu langkah maju dari gerakan nasional nontunai, yang semula dimulai di bansos, elektronifikasi jalan tol, dan sekarang masuk di transportasi, tapi di lingkungan Jabodetabek karena di sini adalah cerminan moda transportasi yang beragam," tutur dia.
(izz)
Explore More