DPR Minta KPPU Berani Ungkap Peran Trader Gas di Medan
Jum'at, 08 September 2017 - 09:51 WIB
DPR Minta KPPU Berani Ungkap Peran Trader Gas di Medan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Siti Mukaromah mengatakan, diperlukan keberanian jajaran Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengungkap pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam struktur pembentukan tingginya harga gas di Medan.
Karena itu, dia juga meminta majelis hakim KPPU secara komprehensif dan objektif mengumpulkan fakta dan saksi-saksi dalam persidangan lanjutan.
Usai tidak menemukan bukti adanya praktik monopoli yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), kini majelis hakim KPPU mulai membidik tindak-tanduk sejumlah perusahaan trader dalam struktur pembentukan harga yang menyebabkan harga jual gas di industri Medan masih terbilang tinggi, pada level USD9,5 per mmbtu.
"Jika berhasil hal ini akan menjadi preseden positif bagi kinerja KPPU. Terlebih belakangan banyak pihak menyoroti objektivitas lembaga ini mulai dari dugaan praktik monopoli di beberapa harga komoditas, hingga rencana revisi UU No 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/9/2017).
Selain menjadi preseden positif, Siti menilai bahwa pengungkapan fakta-fakta di persidangan juga diyakini akan menjelaskan posisi dan peran PGN di dalam penjualan gas bumi di Indonesia. Sebab, di dalam menjalankan bisnis PGN dilindungi beberapa regulasi yang membolehkan perusahaan pelat merah ini melakukan monopoli atau monopoly by law.
Dua aturan tersebut, di antaranya Pasal 27 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Jadi biarkan semuanya kita kembalikan ke majelis hakim. Tapi dari kasus ini kita berharap bisa mengetahui di mana kesalahannya. Apakah itu ada di level regulasi atau memang ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan KPPU," imbuhnya.
Sebelumnya, Anggota Komisioner KPPU, Saidah Sakwan mengakui sampai hari ini pihaknya tidak mendapati bukti kuat atas adanya praktik monopoli harga yang dilakukan PGN. Bahkan kata Saidah, dari persidangan terakhir pihaknya menemukan informasi baru ihwal adanya permainan harga yang dilakukan sejumlah trader.
"Sekarang bukti barunya ada pelaku usaha (trader) yang saling mempermainkan harga. Kalau PGN terbukti tidak bersalah, nantinya keputusan diambil oleh majelis hakim," ungkapnya.
Sebagai informasi, struktur pembentukkan harga jual gas di Medan dipengaruhi beberapa komponen. Pertama, komponen harga gas hulu (upstream) di mana sumber pasokan gas Medan diambil dari kilang Bontang yang kemudian diregasifikan melalui fasilitas milik PT Pertamina (Persero) di Arun, Aceh.
Setelah diregasifikasi, gas tersebut disalurkan melalui pipa transmisi Arun-Belawan milik PT Pertamina Gas (Pertagas) sepanjang 350 km. Selain dari Bontang, pasokan gas ke Medan juga diperoleh dari produksi Pertamina EP yang diangkut melalui pipa transmisi gas bumi Pangkalan Susu-Wampu yang dikelola Pertagas.
Dalam praktiknya, selain biaya regasifikasi Pertamina dan anak usahanya, Pertagas juga menetapkan margin atas kegitan pengangkutan. Menariknya, sebelum masuk ke jaringan pipa transmisi milik PGN gas ini harus lebih dulu melewati "keran" sejumlah trader yang diketahui tidak memiliki jaringan pipa.
Tak ayal, PGN pun harus membeli gas tadi dengan harga yang tinggi sebelum dijual ke konsumen di wilayah Medan.
Karena itu, dia juga meminta majelis hakim KPPU secara komprehensif dan objektif mengumpulkan fakta dan saksi-saksi dalam persidangan lanjutan.
Usai tidak menemukan bukti adanya praktik monopoli yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), kini majelis hakim KPPU mulai membidik tindak-tanduk sejumlah perusahaan trader dalam struktur pembentukan harga yang menyebabkan harga jual gas di industri Medan masih terbilang tinggi, pada level USD9,5 per mmbtu.
"Jika berhasil hal ini akan menjadi preseden positif bagi kinerja KPPU. Terlebih belakangan banyak pihak menyoroti objektivitas lembaga ini mulai dari dugaan praktik monopoli di beberapa harga komoditas, hingga rencana revisi UU No 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/9/2017).
Selain menjadi preseden positif, Siti menilai bahwa pengungkapan fakta-fakta di persidangan juga diyakini akan menjelaskan posisi dan peran PGN di dalam penjualan gas bumi di Indonesia. Sebab, di dalam menjalankan bisnis PGN dilindungi beberapa regulasi yang membolehkan perusahaan pelat merah ini melakukan monopoli atau monopoly by law.
Dua aturan tersebut, di antaranya Pasal 27 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Jadi biarkan semuanya kita kembalikan ke majelis hakim. Tapi dari kasus ini kita berharap bisa mengetahui di mana kesalahannya. Apakah itu ada di level regulasi atau memang ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan KPPU," imbuhnya.
Sebelumnya, Anggota Komisioner KPPU, Saidah Sakwan mengakui sampai hari ini pihaknya tidak mendapati bukti kuat atas adanya praktik monopoli harga yang dilakukan PGN. Bahkan kata Saidah, dari persidangan terakhir pihaknya menemukan informasi baru ihwal adanya permainan harga yang dilakukan sejumlah trader.
"Sekarang bukti barunya ada pelaku usaha (trader) yang saling mempermainkan harga. Kalau PGN terbukti tidak bersalah, nantinya keputusan diambil oleh majelis hakim," ungkapnya.
Sebagai informasi, struktur pembentukkan harga jual gas di Medan dipengaruhi beberapa komponen. Pertama, komponen harga gas hulu (upstream) di mana sumber pasokan gas Medan diambil dari kilang Bontang yang kemudian diregasifikan melalui fasilitas milik PT Pertamina (Persero) di Arun, Aceh.
Setelah diregasifikasi, gas tersebut disalurkan melalui pipa transmisi Arun-Belawan milik PT Pertamina Gas (Pertagas) sepanjang 350 km. Selain dari Bontang, pasokan gas ke Medan juga diperoleh dari produksi Pertamina EP yang diangkut melalui pipa transmisi gas bumi Pangkalan Susu-Wampu yang dikelola Pertagas.
Dalam praktiknya, selain biaya regasifikasi Pertamina dan anak usahanya, Pertagas juga menetapkan margin atas kegitan pengangkutan. Menariknya, sebelum masuk ke jaringan pipa transmisi milik PGN gas ini harus lebih dulu melewati "keran" sejumlah trader yang diketahui tidak memiliki jaringan pipa.
Tak ayal, PGN pun harus membeli gas tadi dengan harga yang tinggi sebelum dijual ke konsumen di wilayah Medan.
(izz)
Lihat Juga :
