Proyek BIJB Masih Terkendala Sejumlah Persoalan
Sabtu, 09 September 2017 - 04:14 WIB
Proyek BIJB Masih Terkendala Sejumlah Persoalan
A
A
A
BANDUNG - Proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, masih menyisakan sejumlah persoalan. Diperlukan komitmen semua pihak agar proyek pembangunan bandara internasional ini rampung sesuai jadwal.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa Barat, Wiwek Sisto Widayat mengatakan, pihaknya menemukan masih adanya sejumlah persoalan yang dihadapi pihak BIJB. Persoalan itu muncul saat tim dari Bank Indonesia menggelar focus group discussion (FGD) dengan jajaran direksi BIJB beberapa waktu lalu.
"Kegiatan itu untuk melihat progres pembangunan proyek bandara internasional Kertajati, dan memang masih ditemukan sejumlah persoalan yang mesti segera diselesaikan dan dicari solusinya," kata Wiwik di Bandung, Jumat (8/9/2017).
Menurut dia, persoalan pertama yang muncul adalah terkait pembebasan lahan 13 bidang tanah seluas tiga hektare. Hingga kini, proses pembebasan lahan itu belum juga rampung. Pembebasan lahan tersebut, tercatat menjadi tanggungjawab Pemprov Jabar.
"Sementara kendala lainnya yaitu terkait aksesibilitas menuju bandara. Dimana jalur sepanjang 1,7 km hingga kini masih dalam proses penyelesaian. Kami berharap, September ini dapat selesai," kata dia.
Di sisi lain, pembangunan BIJB yang menyedot lahan sekitar 1.800 hektare itu juga berdampak pada perubahan kondisi lingkungan sekitar. Dimana, diperlukan pengalihan aliran anak sungai Cibolerang. Sementara untuk proses pengalihannya sendiri, masih terkendala izin dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat.
Wiwiek mengaku, persoalan lainnya yang tak kalah penting adalah soal koordinasi multipihak. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan pembangunan BIJB bisa segera rampung. Belum lagi, persoalan penggantian fasilitas sosial dan umum seperti masjid, sekolah, dan jalan bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara.
Direktur Utama (Dirut) PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, skema pembiayaan yang dijalankan BIJB menarik sejumlah kalangan termasuk akademisi internasional. "Oxford University menunjukkan ketertarikannya membedah proyek pembangunan dan skema pembiayaan BIJB," kata Virda belum lama ini.
Untuk menjelaskan skema pembiayaan dan investasi, pihaknya diundang ke kampus ternama di Amerika Serikat itu, untuk memaparkan programnya pada acara “Global Challenges in Transport" 5-8 September 2017.
Menurut dia, bagi pihak asing, pembangunan BIJB sebuah hal kompleks karena banyaknya pihak yang terlibat, antara lain, pemerintah, BUMN, BUMD, termasuk sektor swasta. Bahkan, lanjut Virda, proyek ini menerapkan skema yang penerapannya pertama kali di tanah air, yaitu public privet partnership (PPP).
Menurut dia, pembiayaan BIJB diawali oleh APBD Jabar, kemudian mendapat bantuan APBN untuk porsi sisi udara. Selanjutnya, BIJB juga mendapat suntikan dana sindikasi perbankan syariah, termasuk gagasan penggunaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa Barat, Wiwek Sisto Widayat mengatakan, pihaknya menemukan masih adanya sejumlah persoalan yang dihadapi pihak BIJB. Persoalan itu muncul saat tim dari Bank Indonesia menggelar focus group discussion (FGD) dengan jajaran direksi BIJB beberapa waktu lalu.
"Kegiatan itu untuk melihat progres pembangunan proyek bandara internasional Kertajati, dan memang masih ditemukan sejumlah persoalan yang mesti segera diselesaikan dan dicari solusinya," kata Wiwik di Bandung, Jumat (8/9/2017).
Menurut dia, persoalan pertama yang muncul adalah terkait pembebasan lahan 13 bidang tanah seluas tiga hektare. Hingga kini, proses pembebasan lahan itu belum juga rampung. Pembebasan lahan tersebut, tercatat menjadi tanggungjawab Pemprov Jabar.
"Sementara kendala lainnya yaitu terkait aksesibilitas menuju bandara. Dimana jalur sepanjang 1,7 km hingga kini masih dalam proses penyelesaian. Kami berharap, September ini dapat selesai," kata dia.
Di sisi lain, pembangunan BIJB yang menyedot lahan sekitar 1.800 hektare itu juga berdampak pada perubahan kondisi lingkungan sekitar. Dimana, diperlukan pengalihan aliran anak sungai Cibolerang. Sementara untuk proses pengalihannya sendiri, masih terkendala izin dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat.
Wiwiek mengaku, persoalan lainnya yang tak kalah penting adalah soal koordinasi multipihak. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan pembangunan BIJB bisa segera rampung. Belum lagi, persoalan penggantian fasilitas sosial dan umum seperti masjid, sekolah, dan jalan bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara.
Direktur Utama (Dirut) PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, skema pembiayaan yang dijalankan BIJB menarik sejumlah kalangan termasuk akademisi internasional. "Oxford University menunjukkan ketertarikannya membedah proyek pembangunan dan skema pembiayaan BIJB," kata Virda belum lama ini.
Untuk menjelaskan skema pembiayaan dan investasi, pihaknya diundang ke kampus ternama di Amerika Serikat itu, untuk memaparkan programnya pada acara “Global Challenges in Transport" 5-8 September 2017.
Menurut dia, bagi pihak asing, pembangunan BIJB sebuah hal kompleks karena banyaknya pihak yang terlibat, antara lain, pemerintah, BUMN, BUMD, termasuk sektor swasta. Bahkan, lanjut Virda, proyek ini menerapkan skema yang penerapannya pertama kali di tanah air, yaitu public privet partnership (PPP).
Menurut dia, pembiayaan BIJB diawali oleh APBD Jabar, kemudian mendapat bantuan APBN untuk porsi sisi udara. Selanjutnya, BIJB juga mendapat suntikan dana sindikasi perbankan syariah, termasuk gagasan penggunaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).
(ven)
Lihat Juga :
