Sri Mulyani Balas Curhatan Tere Liye Lewat Facebook

Senin, 11 September 2017 - 17:47 WIB
Sri Mulyani Balas Curhatan Tere Liye Lewat Facebook
Sri Mulyani Balas Curhatan Tere Liye Lewat Facebook
A A A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku terhenyak mendengar keputusan penulis novel, Tere Liye yang memutuskan berhenti untuk menerbitkan buku, lantaran merasa terbebani dengan tingginya pajak. Sri Mulyani pun mencurahkan isi hatinya melalui akun Facebook pribadi miliknya berjudul "Tentang Tere Liye".

"Bagi saya, buku adalah sahabat sejati. Dia menemani saya dimana saja dan kapan saja tanpa pernah protes-saat di mobil, waktu antre di dokter gigi, ketika hendak menikmati "me time" juga menjelang tidur. Membaca buku selalu mampu membawa saya pada dunia lain dan bahkan kadang mampu memberikan perspektif lain mengenai hidup dan kehidupan," tulis Sri Mulyani dalam seperti dikutip SINDOnews di akun Facebooknya, Jakarta, Senin (11/9/2017).

(Baca: Pajak Ketinggian, Penulis Novel Tere Liye Putus Kontrak Penerbit )

Dalam tulisannya tersebut, menkeu menuturkan bahwa buku yang bagus tidak ditulis begitu saja. Ada ide, imajinasi yang harus dikombinasikan dengan riset, data, survey bahkan kunjungan lapangan yang kemudian dirangkai dalam kata menjadi cerita dan pesan.

Selain itu, tentunya, ada jerih payah tidak mudah (keringat, airmata atau bahkan darah) yang nyata dibalik terbitnya suatu buku, juga biaya yang sering tidak sedikit. Meski penulis yang memiliki passion menulis pasti juga menikmati proses menulis itu sendiri.

"Oleh karena itu, saya terhenyak ketika membaca berita bahwa seorang Tere Liye akan berhenti menerbitkan buku karena masalah perpajakan. Tere Liye menyatakan frustrasinya menghadapi kebijakan perpajakan dan perlakukan aparat atau kantor pajak terhadap kewajiban membayar pajak penghasilannya sebagai penulis," kata Menkeu.

Hal ini menyangkut perlakukan perpajakan atas royalti yang diterima dari buku-buku yang ditulis Tere Liye. Dia menuturkan, kebijakan perpajakan diatur UU yang kemudian diturunkan oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan atau Peraturan Dirjen Pajak.

Ada bagian kebijakan yang ditetapkan UU yang tidak bisa diubah serta merta oleh Dirjen, Menteri atau bahkan Presiden seperti masalah tarif pajak penghasilan (PPh) dan penjenjangan tarif (progresivitas) PPh perorangan. Namun, ada juga kebijakan yang dapat diubah lebih cepat dan dalam kewenangan Menteri dan Dirjen Pajak.

Misalnya, lanjut Sri Mulyani, penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP orang pribadi, setelah dikonsultasikan dengan DPR dan besaran norma penghitungan penghasilan neto bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun (yang tidak menyelenggarakan pembukuan).

Kebijakan pajak yang baik adalah kebijakan yang menjalankan prinsip keadilan dan persamaan perlakuan antara wajib pajak (equity), kepastian bagi wajib pajak, tidak kompleks bagi WP untuk membayar dan memenuhi aturannya, netral (tidak menimbulkan disinsentif dan distorsi pelaku), keamanan informasi terjamin dalan lain lain.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1419 seconds (11.210#12.26)