Sri Mulyani Ingin APIP Awasi Setoran Pajak Penyelenggara Negara
Selasa, 12 September 2017 - 16:01 WIB
Sri Mulyani Ingin APIP Awasi Setoran Pajak Penyelenggara Negara
A
A
A
JAKARTA - Dalam memaksimalkan penerimaan negara dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari berbagai lembaga, kementerian hingga daerah menjadi sangat penting. Hanya saja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku, bendaharawan menjadi titik lemah dalam pengumpulan.
"Maka kami meminta untuk semuanya melakukan evaluasi di dalam cara kita bekerja. Salah satu yang diindikasikan sebagai titik lemah kita dalam mengumpulkan pajak dari kegiatan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD dan ini adalah peranan bendaharawan," ucap Sri Mulyani di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Lebih lanjut Ia menambahkan, ada beberapa bendaharawan yang belum paham mengenai pengumpulan pajak dari APBN dan APBD. "Mereka ada yang tidak memahami aturan-aturan. Bahkan ada yang tidak memahami transaksi keuangan, di mana mereka juga memiliki kewajiban melakukan pemotongan pajaknya. Kita juga melihat kalau mereka tahu aturan juga, masalahnya ada yang tahu tapi tidak patuh," katanya.
Menurutnya ini membutuhkan peranan APIP untuk bisa mengawasi dengan komperhensif, demi menciptakan mekanisme dan sistem. Karena jika kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak itu meningkat, maka uang itu akan kembali lagi dalam bentuk manfaat ke masyarakat dan untuk para aparat negara sendiri.
"Saya ingin bahwa sistem ini dibangun dengan baik. Sehingga bagaimana kita bisa mengumpulkan, aparat pajak tidak sibuk mengawasi dan mengumpulkan pajak dari APBN dan APBD, tapi tidak mencari ekstensifikasi di luar," pungkasnya.
"Maka kami meminta untuk semuanya melakukan evaluasi di dalam cara kita bekerja. Salah satu yang diindikasikan sebagai titik lemah kita dalam mengumpulkan pajak dari kegiatan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD dan ini adalah peranan bendaharawan," ucap Sri Mulyani di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Lebih lanjut Ia menambahkan, ada beberapa bendaharawan yang belum paham mengenai pengumpulan pajak dari APBN dan APBD. "Mereka ada yang tidak memahami aturan-aturan. Bahkan ada yang tidak memahami transaksi keuangan, di mana mereka juga memiliki kewajiban melakukan pemotongan pajaknya. Kita juga melihat kalau mereka tahu aturan juga, masalahnya ada yang tahu tapi tidak patuh," katanya.
Menurutnya ini membutuhkan peranan APIP untuk bisa mengawasi dengan komperhensif, demi menciptakan mekanisme dan sistem. Karena jika kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak itu meningkat, maka uang itu akan kembali lagi dalam bentuk manfaat ke masyarakat dan untuk para aparat negara sendiri.
"Saya ingin bahwa sistem ini dibangun dengan baik. Sehingga bagaimana kita bisa mengumpulkan, aparat pajak tidak sibuk mengawasi dan mengumpulkan pajak dari APBN dan APBD, tapi tidak mencari ekstensifikasi di luar," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
