Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Masalah Properti
Kamis, 14 September 2017 - 13:42 WIB
Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Masalah Properti
A
A
A
JAKARTA - Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) DKI Jakarta periode 2000-2006 Bambang Eryudhawan menilai masalah perumahan atau sektor properti merupakan masalah sosial. Maka, negara tidak bisa lepas tangan dan abai serta harus segera diambil alih.
"Ini perumahan diserahkan ke pasar. Jadinya seperti ini, berantakan," kata Bambang dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Pria yang akrab disapa Yudha ini mengatakan, jika pemerintah menyerahkan ke mekanisme pasar maka harga tanah yang menjadi komponen utama properti tak bisa ditekan. Contohnya, di luar negeri terutama di negara maju, dengan menggunakan pendekatan sosial housing, seseorang dapat menyewa rumah dalam rentang waktu 20-30 tahun.
"Sebab properti tersebut dimiliki negara dan harga sewa dikontrol serta dikendalikan pemerintah. Ketentuan itu berlaku khusus rumah subsidi," imbuhnya.
Yudha menambahkan, persoalan lain di Indonesia adalah tidak adanya kepastian database mengenai siapa yang berhak mendapat subsidi perumahan. Seringkali rumah subsidi itu justru dibeli untuk investasi mereka yang berduit, sehingga orang yang butuh rumah tidak punya rumah tidak kebagian.
"Soal pertama yang harus dibenahi yaitu politik perumahan jangan lagi di serahkan ke pasar," tuturnya.
Dia mengatakan, seharusnya negara membeli tanah lalu membuat rumah sewa atau rusunawa karena beban harga tanah nanti akan ditanggung negara. Alhasil, para penghuni di rusunawa, bisa lebih tenang karena mendapat harga lebih terjangkau.
Sementara untuk rusunami, bisa diserahkan ke pasar atau ke mereka yang memiliki uang. Mereka juga dibebaskan membeli jumlah rumah seperti rumah kedua, ketiga, dan seterusnya hingga puluhan.
"Sehingga, harga tidak bisa dikendalikan. Ketika properti yang dibeli disewakan kembali, harga juga tidak terkontrol," jelasnya.
"Ini perumahan diserahkan ke pasar. Jadinya seperti ini, berantakan," kata Bambang dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Pria yang akrab disapa Yudha ini mengatakan, jika pemerintah menyerahkan ke mekanisme pasar maka harga tanah yang menjadi komponen utama properti tak bisa ditekan. Contohnya, di luar negeri terutama di negara maju, dengan menggunakan pendekatan sosial housing, seseorang dapat menyewa rumah dalam rentang waktu 20-30 tahun.
"Sebab properti tersebut dimiliki negara dan harga sewa dikontrol serta dikendalikan pemerintah. Ketentuan itu berlaku khusus rumah subsidi," imbuhnya.
Yudha menambahkan, persoalan lain di Indonesia adalah tidak adanya kepastian database mengenai siapa yang berhak mendapat subsidi perumahan. Seringkali rumah subsidi itu justru dibeli untuk investasi mereka yang berduit, sehingga orang yang butuh rumah tidak punya rumah tidak kebagian.
"Soal pertama yang harus dibenahi yaitu politik perumahan jangan lagi di serahkan ke pasar," tuturnya.
Dia mengatakan, seharusnya negara membeli tanah lalu membuat rumah sewa atau rusunawa karena beban harga tanah nanti akan ditanggung negara. Alhasil, para penghuni di rusunawa, bisa lebih tenang karena mendapat harga lebih terjangkau.
Sementara untuk rusunami, bisa diserahkan ke pasar atau ke mereka yang memiliki uang. Mereka juga dibebaskan membeli jumlah rumah seperti rumah kedua, ketiga, dan seterusnya hingga puluhan.
"Sehingga, harga tidak bisa dikendalikan. Ketika properti yang dibeli disewakan kembali, harga juga tidak terkontrol," jelasnya.
(izz)
Lihat Juga :
