Tingkatkan Layanan Masyarakat, Apeksi Gandeng PT Pos Indonesia
Tingkatkan Layanan Masyarakat, Apeksi Gandeng PT Pos Indonesia
A
A
A
TANGERANG - PT Pos Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Perjanjian kerja sama ini ditandatangani Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany dan Direktur Hubungan Strategis & Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) Noer Fajrieansyah.
Kerja sama yang dilakukan meliputi pengelolaan surat, kiriman paket anggota APEKSI, serta pembayaran tagihan PDAM, dan PBB secara online.
Kepada Koran SINDO, Fajrieansyah mengatakan, Pos Indonesia adalah perusahaan yang ditugaskan Pemerintah (Designated Operator), serta satu-satunya operator pos yang memiliki jaringan lebih dari 24.000 titik layanan di Indonesia.
"Banyak benefit yang didapatkan oleh Pemerintah Kota jika pembayaran PDAM dan PBB dilakukan melalui Pos Indonesia," katanya di ICE BSD, Tangerang, Kamis (14/9/2017).
Diantaranya penambahan akses wajib pajak untuk pembayaran pajak daerahnya, bank daerah dapat lebih fokus dalam memberikan layanan kepada nasabahnya, karena semua pembayaran tunai dan nonnasabah akan beralih ke kantor pos.
"Juga ada percepatan pembayaran pajak daerah oleh masyarakat, karena akses pembayaran yang lebih mudah. Sehingga dananya dapat segera dikembalikan kepada masyarakat melalui program pembangunan pemerintah kota," jelasnya.
Ditambahkan dia, kerja sama ini saling memanfaatkan kompetensi masing-masing pihak, supaya meningkatkan kinerja dan pendapatan keduanya, serta diharapkan akan memberikan kemudahan bagi anggota Apeksi dan masyarakat.
"Pos ini kan dari zaman dulu perusahaan BUMN yang dominasinya dari dulu surat-surat pemerintah dan peruaahaan negara. Sejauh ini masih belum optimal, karena banyak pengiriman dokumen-dokumen negara dikerjakan pihak swasta," jelasnya.
Dengan cakupan sebaran yang demikian luas, pihaknya berharap pengiriman dokumen-dokumen penting negara bisa dilakukan melalui PT Pos Indonesia. "Dulu pos pernah dominan dan pernah menguasai hal seperti ini. Jasa keuangan potensinya lumayan. Bahwa belum ada sebaran layanannya seperti pos," jelasnya.
Dengan kerja sama ini, Pos Indonesia berharap seluruh pemerintah daerah, baik yang ada di tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, bisa mengirimkan dokumen-dokumen pentingnya melalui PT Pos Indonesia demi keamanan negara.
Selain penandatanganan MoU tersebut, juga diadakan Rapat Kerja Teknis Apeksi yang dihadiri pemerintah kota dari seluruh Indonesia. Dalam pembukaannya, Airin berharap kegiatan itu dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.
"Kalau kita mengandalkan dana APBD saja tidak bisa kita percepat pembangunan, oleh karena itu butuh kerja sama dari berbagai pihak," ungkap perempuan yang juga Wali Kota Tangerang Selatan ini.
Dilanjutkan dia, kerja sama dengan PT Pos Indonesia ini diharapkan bermanfaat bagi 98 kota yang ada di Indonesia. Terutama dalam meningkatkan pelayanan terhadap seluruh masyarakat kota.
"Diharapkan kerja sama ini bisa dikerjakan oleh kota-kota yang ada, di 98 kota, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat kota yang ada," pungkasnya.
Kerja sama yang dilakukan meliputi pengelolaan surat, kiriman paket anggota APEKSI, serta pembayaran tagihan PDAM, dan PBB secara online.
Kepada Koran SINDO, Fajrieansyah mengatakan, Pos Indonesia adalah perusahaan yang ditugaskan Pemerintah (Designated Operator), serta satu-satunya operator pos yang memiliki jaringan lebih dari 24.000 titik layanan di Indonesia.
"Banyak benefit yang didapatkan oleh Pemerintah Kota jika pembayaran PDAM dan PBB dilakukan melalui Pos Indonesia," katanya di ICE BSD, Tangerang, Kamis (14/9/2017).
Diantaranya penambahan akses wajib pajak untuk pembayaran pajak daerahnya, bank daerah dapat lebih fokus dalam memberikan layanan kepada nasabahnya, karena semua pembayaran tunai dan nonnasabah akan beralih ke kantor pos.
"Juga ada percepatan pembayaran pajak daerah oleh masyarakat, karena akses pembayaran yang lebih mudah. Sehingga dananya dapat segera dikembalikan kepada masyarakat melalui program pembangunan pemerintah kota," jelasnya.
Ditambahkan dia, kerja sama ini saling memanfaatkan kompetensi masing-masing pihak, supaya meningkatkan kinerja dan pendapatan keduanya, serta diharapkan akan memberikan kemudahan bagi anggota Apeksi dan masyarakat.
"Pos ini kan dari zaman dulu perusahaan BUMN yang dominasinya dari dulu surat-surat pemerintah dan peruaahaan negara. Sejauh ini masih belum optimal, karena banyak pengiriman dokumen-dokumen negara dikerjakan pihak swasta," jelasnya.
Dengan cakupan sebaran yang demikian luas, pihaknya berharap pengiriman dokumen-dokumen penting negara bisa dilakukan melalui PT Pos Indonesia. "Dulu pos pernah dominan dan pernah menguasai hal seperti ini. Jasa keuangan potensinya lumayan. Bahwa belum ada sebaran layanannya seperti pos," jelasnya.
Dengan kerja sama ini, Pos Indonesia berharap seluruh pemerintah daerah, baik yang ada di tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, bisa mengirimkan dokumen-dokumen pentingnya melalui PT Pos Indonesia demi keamanan negara.
Selain penandatanganan MoU tersebut, juga diadakan Rapat Kerja Teknis Apeksi yang dihadiri pemerintah kota dari seluruh Indonesia. Dalam pembukaannya, Airin berharap kegiatan itu dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.
"Kalau kita mengandalkan dana APBD saja tidak bisa kita percepat pembangunan, oleh karena itu butuh kerja sama dari berbagai pihak," ungkap perempuan yang juga Wali Kota Tangerang Selatan ini.
Dilanjutkan dia, kerja sama dengan PT Pos Indonesia ini diharapkan bermanfaat bagi 98 kota yang ada di Indonesia. Terutama dalam meningkatkan pelayanan terhadap seluruh masyarakat kota.
"Diharapkan kerja sama ini bisa dikerjakan oleh kota-kota yang ada, di 98 kota, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat kota yang ada," pungkasnya.
(ven)
Explore More