Isi Ulang E-Money Kena Biaya, BNI Sebut Perawatan Butuh Dana
Isi Ulang E-Money Kena Biaya, BNI Sebut Perawatan Butuh Dana
A
A
A
JAKARTA - Direktur Konsumer Banking Anggoro Eko Cahyo mengaku, optimistis bila masyarakat Indonesia akan terbiasa dengan rencana biaya isi ulang (top up fee) untuk uang elektronik atau e-money. Menurutnya polemik yang terjadi terkait rencana biaya isi ulang e-money lebih karena merubah kebiasaan (culture).
"Saya sih yakin masyarakat akan smart melakukan isi ulang. Ini kan pola yang sudah teranggarkan. Apalagi kartu itu bisa untuk tol, kereta api, Trans Jakarta, transaksi belanja di toko modern. Pasti nanti akan menaruh uang dalam jumlah yang besar," katanya usai konfetensi pers GATF 2017 di Jakarta, Senin (18/9/2017).
(Baca Juga: Biaya Top Up E-Money Kontradiktif dengan Gerakan Nasional Non Tunai
Diakui, bila membebankan biaya itu lebih ke persoalan teknis. Bahwa untuk maintenance itu butuh dana. Tinggal kebiasaan saja, mereka akan terbiasa dengan program top up. "Dan, besaran top up tergantung. Apalagi, setiap orang punya kalkulasi canggih. Kalau saya sih, kembali ke kita masing-masing sebagai costumer melihat besar kecil dari jumahnya," paparnya.
Hanya saja, sambung Anggoro, bahwa pembebanan biaya isi ulang uang elektronik itu efesien dan tidak besar. Bahkan, setiap orang akan menjadi sadar bahwa biaya itu bagian dari proses teknis. Dia melihat sebenarnya yang saat ini terjadi adalah bagian merubah culture yaitu sebuah market education. Dimana kebiasaan merubah dari uang cash menjadi uang non cash.
"Saat ini bentuk uangnya dirubah dalam bentuk plastik. Sehingga tidak lagi rawan dicopet, hilang di jalan. Tetapi kalau hilang kartunya, ya jangan minta ganti rugi banknya," katanya berseloroh.
Dalam kesempatan itu, Ia juga menilai bahwa Bank Indonesia (BI) sudah melakukan perrimbangan yang matang. Terang dia dipastikan, sebelum mengeluarkan aturan tersebut BI pasti sudah bicara dengan banyak pihak serta industri. Bahkan, menurutnya ada masukan dari asosiasi.
"Angka maintanance dalam top up itu besaranya kan macam-macam dan beda-beda. Bayangkan saja kalau di setiap pintu tol dipasang alat harus ada yang rawat kan. Itu hanya contoh kecil," pungkas dia.
"Saya sih yakin masyarakat akan smart melakukan isi ulang. Ini kan pola yang sudah teranggarkan. Apalagi kartu itu bisa untuk tol, kereta api, Trans Jakarta, transaksi belanja di toko modern. Pasti nanti akan menaruh uang dalam jumlah yang besar," katanya usai konfetensi pers GATF 2017 di Jakarta, Senin (18/9/2017).
(Baca Juga: Biaya Top Up E-Money Kontradiktif dengan Gerakan Nasional Non Tunai
Diakui, bila membebankan biaya itu lebih ke persoalan teknis. Bahwa untuk maintenance itu butuh dana. Tinggal kebiasaan saja, mereka akan terbiasa dengan program top up. "Dan, besaran top up tergantung. Apalagi, setiap orang punya kalkulasi canggih. Kalau saya sih, kembali ke kita masing-masing sebagai costumer melihat besar kecil dari jumahnya," paparnya.
Hanya saja, sambung Anggoro, bahwa pembebanan biaya isi ulang uang elektronik itu efesien dan tidak besar. Bahkan, setiap orang akan menjadi sadar bahwa biaya itu bagian dari proses teknis. Dia melihat sebenarnya yang saat ini terjadi adalah bagian merubah culture yaitu sebuah market education. Dimana kebiasaan merubah dari uang cash menjadi uang non cash.
"Saat ini bentuk uangnya dirubah dalam bentuk plastik. Sehingga tidak lagi rawan dicopet, hilang di jalan. Tetapi kalau hilang kartunya, ya jangan minta ganti rugi banknya," katanya berseloroh.
Dalam kesempatan itu, Ia juga menilai bahwa Bank Indonesia (BI) sudah melakukan perrimbangan yang matang. Terang dia dipastikan, sebelum mengeluarkan aturan tersebut BI pasti sudah bicara dengan banyak pihak serta industri. Bahkan, menurutnya ada masukan dari asosiasi.
"Angka maintanance dalam top up itu besaranya kan macam-macam dan beda-beda. Bayangkan saja kalau di setiap pintu tol dipasang alat harus ada yang rawat kan. Itu hanya contoh kecil," pungkas dia.
(akr)
Explore More