Percepatan Industri Kemaritiman Nasional Terus Didorong
Senin, 25 September 2017 - 12:05 WIB
Percepatan Industri Kemaritiman Nasional Terus Didorong
A
A
A
JAKARTA - Percepatan industri kemaritiman nasional terus mendapatkan dorongan, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Iluni FTUI) lewat focus group discussion Kemaritiman. Dengan menghadirkan akademisi, pelaku usaha dan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan masukan kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
"Makanya, kami menggelar focus group discussion dengan mempertemukan tiga simpul; akademisi, pemerintah dan pelaku usaha kemaritiman demi konsolidasi bagi kepentingan bangsa dan negara," ujar Ketua Iluni FTUI, Teten Derichard dalam diskusi bertajuk 'Strategi Percepatan Cabotage Naik Kelas dalam Perspektif peran pelayaran niaga & pelayaran rakyat, galangan kapal, industri komponen kapal dan badan klasifikasi nasional, SDM dan Teknologi Maritim" di Hotel Borobudur, Senin (25/9/2017).
Lebih lanjut Teten menerangkan diskusi yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu ditekankan tidak hanya konsoliasi saja, tetapi diharapkan para pihak yang terlibat dapat memberikan altenatif solusi serta rekomendasi untuk pemerintah. Khususnya, permasalahan kemaritiman serta pemecahan masalah dan langkah-langkah yang dapat diambilaaaaaaaa. "Oleh karena ltu, dengan adanya FGD ini, kongkretnya dapat terlaksana demi kepentingan bangsa dan kedaulatan NKRI," tukas dia.
Sementara itu, Koordinator FGD Indonesian Cabotage Advocation Forum (INCAFO) Iluni FTUI, Idris Hadi Sikumbang mengatakan, para pihak akan memberikan masukan strategi pengembangan ke depan. Diantara pengembangan industri kemaritiman, khususnya di sektor pelayaran niaga domestik dan ocean going, maupun pelayaran rakyat.
Sebab, pelayaran rakyat dengan manajemen kapal tradislonal juga atau masuk dalam standar konvensi internasional atau NCVS (Non Conventional Vessel Standart). "Hal inilah yang perlu didorong untuk meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan," paparnya.
Apalagi, sambung Idris, keperpihakan memajukan industri pelayaran niaga maupun rakyat harus ada peran pemerintah. Diantaranya peran pemerintah memajukan galangan kapal nasional. Bahkan, perlu juga mengupas peran badan klasifikasi nasionai untuk menjaga keselamatan pelayaran.
"Kami berharap dari FGD ini tercetus langkah kongkrit agar asas cabotage naik kelas, sehingga terciptanya kedaulatan negara. Karena sampai saat ini UU Pelayaran 17/2008 yang mengejawantahan strategi percepatan cabotage naik kelas belum sepenunnya tuntas, karena faktor SDM dan belum maksimalnya teknologi maritim nasional," pungkas dia.
"Makanya, kami menggelar focus group discussion dengan mempertemukan tiga simpul; akademisi, pemerintah dan pelaku usaha kemaritiman demi konsolidasi bagi kepentingan bangsa dan negara," ujar Ketua Iluni FTUI, Teten Derichard dalam diskusi bertajuk 'Strategi Percepatan Cabotage Naik Kelas dalam Perspektif peran pelayaran niaga & pelayaran rakyat, galangan kapal, industri komponen kapal dan badan klasifikasi nasional, SDM dan Teknologi Maritim" di Hotel Borobudur, Senin (25/9/2017).
Lebih lanjut Teten menerangkan diskusi yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu ditekankan tidak hanya konsoliasi saja, tetapi diharapkan para pihak yang terlibat dapat memberikan altenatif solusi serta rekomendasi untuk pemerintah. Khususnya, permasalahan kemaritiman serta pemecahan masalah dan langkah-langkah yang dapat diambilaaaaaaaa. "Oleh karena ltu, dengan adanya FGD ini, kongkretnya dapat terlaksana demi kepentingan bangsa dan kedaulatan NKRI," tukas dia.
Sementara itu, Koordinator FGD Indonesian Cabotage Advocation Forum (INCAFO) Iluni FTUI, Idris Hadi Sikumbang mengatakan, para pihak akan memberikan masukan strategi pengembangan ke depan. Diantara pengembangan industri kemaritiman, khususnya di sektor pelayaran niaga domestik dan ocean going, maupun pelayaran rakyat.
Sebab, pelayaran rakyat dengan manajemen kapal tradislonal juga atau masuk dalam standar konvensi internasional atau NCVS (Non Conventional Vessel Standart). "Hal inilah yang perlu didorong untuk meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan," paparnya.
Apalagi, sambung Idris, keperpihakan memajukan industri pelayaran niaga maupun rakyat harus ada peran pemerintah. Diantaranya peran pemerintah memajukan galangan kapal nasional. Bahkan, perlu juga mengupas peran badan klasifikasi nasionai untuk menjaga keselamatan pelayaran.
"Kami berharap dari FGD ini tercetus langkah kongkrit agar asas cabotage naik kelas, sehingga terciptanya kedaulatan negara. Karena sampai saat ini UU Pelayaran 17/2008 yang mengejawantahan strategi percepatan cabotage naik kelas belum sepenunnya tuntas, karena faktor SDM dan belum maksimalnya teknologi maritim nasional," pungkas dia.
(akr)
