Rencana Divestasi Bank Banten Dapat Banyak Dukungan
Rencana Divestasi Bank Banten Dapat Banyak Dukungan
A
A
A
JAKARTA - Rencana divestasi alias pelepasan saham Bank Banten dari Bank Jabar Banten (BJB) mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya disampaikan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Banten.
Ketua Pospera Banten, Ahmad Yuslizar mengemukakan, pihaknya sangat mendukung kemajuan Bank Banten termasuk rencana penarikan seluruh aset Bank Banten yang ada di BJB agar Bank Banten bisa berskala nasional.
“Sudah seharusnya Bank Banten mengambil alih dana-dana yang ada di BJB. Tentu dengan syarat konkret demi kebutuhan dan kesejahteraan warga Banten,” ujarnya, Rabu (4/10/2017).
Sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi Banten yang sudah melepaskan diri dari BJB, dia mendesak agar rencana inisegera direalisasikan dengan cepat. Dia yakin rencana divestasi ini akan mendapat dukungan penuh masyarakat.
“Sudah saatnya memang Banten ini memiliki bank berskala nasional yang bisa memberikan kepercayaan buat masyarakat Banten khususnya, dan masyarakat Indonesia secara umum,” kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini.
Dia pun mendesak agar Pemerintah Provinsi Banten bergerak cepat. Jangan sampai ini tertunda-tunda yang bisa mengakibatkan adanya kebingungan antara masyarakat Banten yang ingin menyimpan uangnya.
“Saya kira ini harus mendapat respons positif dari pemprov. Harus ada langkah cepat agar divestasi ini bisa segera terwujud,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah meminta agar Pemprov Banten mendorong agar segera melakukan divestasi saham dari BJB. “Tidak perlu kita tambah lagi modal ke BJB. Buat apa? Justru kita akan mendorong dilakukan divestasi (pelepasan/pengurangan). Anggaran yang ada di BJB itu akan kita tarik semua untuk dimasukkan ke Bank Banten,” jelas Asep.
Sebenarnya, lanjut Asep, rencana penarikan modal di BJB sudah mencuat saat Pemprov Banten dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan. “Ya, ini terhenti. Karena memang sekarang ini ada gubernur baru (Gubernur Wahidin Halim), ya kita serahkan ke gubernur baru. DPRD kan hanya mengingatkan saja,” kata Asep.
Menurutnya, modal Bank Banten perlu ditambah agar perusahaan semakin sehat. “Ini berguna untuk menjaga agar Pemprov Banten tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali di Bank Banten,” terangnya.
Dia meyakini jika modal di BJB dialihkan ke Bank Banten, dalam kurun waktu 2 - 3 tahun Bank Banten sudah bisa memberi dividen kepada Pemprov Banten. “Untuk itu, direksi Bank Banten perlu serius, prospek bisnis ke depan harus bergerak cepat untuk memulihkan kondisi Bank Banten agar lebih sehat. Ibaratnya kita membeli rumah yang atapnya bolong-bolong, temboknya sudah kusam, dan lainnya, jadi harus direnovasi dulu biar bagus. Butuh kesabaran memang,” ujarnya.
Meski demikian, persoalan divestasi ini harus dikomunikasikan lebih lanjut dengan gubernur selaku pemegang saham dan pemegang kebijakan di Pemprov Banten. “Saya juga sudah meminta Komisi III agar membuat kesimpulan hasil rapat (internal). Salah satunya membahas penyertaan modal untuk Bank Banten dan soal divestasi BJB,” tandasnya.
Ketua Pospera Banten, Ahmad Yuslizar mengemukakan, pihaknya sangat mendukung kemajuan Bank Banten termasuk rencana penarikan seluruh aset Bank Banten yang ada di BJB agar Bank Banten bisa berskala nasional.
“Sudah seharusnya Bank Banten mengambil alih dana-dana yang ada di BJB. Tentu dengan syarat konkret demi kebutuhan dan kesejahteraan warga Banten,” ujarnya, Rabu (4/10/2017).
Sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi Banten yang sudah melepaskan diri dari BJB, dia mendesak agar rencana inisegera direalisasikan dengan cepat. Dia yakin rencana divestasi ini akan mendapat dukungan penuh masyarakat.
“Sudah saatnya memang Banten ini memiliki bank berskala nasional yang bisa memberikan kepercayaan buat masyarakat Banten khususnya, dan masyarakat Indonesia secara umum,” kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini.
Dia pun mendesak agar Pemerintah Provinsi Banten bergerak cepat. Jangan sampai ini tertunda-tunda yang bisa mengakibatkan adanya kebingungan antara masyarakat Banten yang ingin menyimpan uangnya.
“Saya kira ini harus mendapat respons positif dari pemprov. Harus ada langkah cepat agar divestasi ini bisa segera terwujud,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah meminta agar Pemprov Banten mendorong agar segera melakukan divestasi saham dari BJB. “Tidak perlu kita tambah lagi modal ke BJB. Buat apa? Justru kita akan mendorong dilakukan divestasi (pelepasan/pengurangan). Anggaran yang ada di BJB itu akan kita tarik semua untuk dimasukkan ke Bank Banten,” jelas Asep.
Sebenarnya, lanjut Asep, rencana penarikan modal di BJB sudah mencuat saat Pemprov Banten dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan. “Ya, ini terhenti. Karena memang sekarang ini ada gubernur baru (Gubernur Wahidin Halim), ya kita serahkan ke gubernur baru. DPRD kan hanya mengingatkan saja,” kata Asep.
Menurutnya, modal Bank Banten perlu ditambah agar perusahaan semakin sehat. “Ini berguna untuk menjaga agar Pemprov Banten tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali di Bank Banten,” terangnya.
Dia meyakini jika modal di BJB dialihkan ke Bank Banten, dalam kurun waktu 2 - 3 tahun Bank Banten sudah bisa memberi dividen kepada Pemprov Banten. “Untuk itu, direksi Bank Banten perlu serius, prospek bisnis ke depan harus bergerak cepat untuk memulihkan kondisi Bank Banten agar lebih sehat. Ibaratnya kita membeli rumah yang atapnya bolong-bolong, temboknya sudah kusam, dan lainnya, jadi harus direnovasi dulu biar bagus. Butuh kesabaran memang,” ujarnya.
Meski demikian, persoalan divestasi ini harus dikomunikasikan lebih lanjut dengan gubernur selaku pemegang saham dan pemegang kebijakan di Pemprov Banten. “Saya juga sudah meminta Komisi III agar membuat kesimpulan hasil rapat (internal). Salah satunya membahas penyertaan modal untuk Bank Banten dan soal divestasi BJB,” tandasnya.
(dmd)
Explore More