Isu BUMN Monopoli Proyek Dinilai Politis

JAKARTA - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengkritik pernyataan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), yang menganggap BUMN telah memonopoli proyek-proyek yang ada di Indonesia. Menurutnya, pernyataan tersebut dinilai berbau politis.

Dia justru mempertanyakan pernyataan Kadin tersebut. Mengingat, beberapa waktu sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaian mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjual anak-anak usaha BUMN yang menguntungkan.

"Saya melihat ada langkah sistemik, dua minggu terakhir yang seakan-akan menyebabkan persekusi terhadap BUMN. Dua minggu sebelum pernyataan Kadin, Menko Kemaritiman mengusulkan ke Presiden untuk mengurangi dominasi ekonomi BUMN yang jumlahnya sudah sangat besar dan harus dijual," katanya dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Menurutnya, struktur organisasi Kadin sejatinya diisi oleh orang-orang politik. Tak ayal, dia menilai bahwa ada negosiasi politik terkait isu monopoli BUMN ini.

"Jadi saya tidak tahu siapa membisiki siapa. Atau satu ruangan dibahas. Ini ada apa. Saya tahu juga bahwa di Kadin tidak sedikit yang politikus. Orang BUMN ya hanya kewajiban-kewajiban saja. Jadi ada apa di balik ini," imbuh dia.

Menurutnya, yang terjadi saat ini justru orang-orang menggerogoti BUMN dengan segala triknya. "Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu persis bagaimana orang menggerogoti BUMN selama ini," tandasnya.