Butuh Pekerja UE, Ritel Inggris Berpotensi Melambat Pasca Brexit
Senin, 09 Oktober 2017 - 18:59 WIB
Butuh Pekerja UE, Ritel Inggris Berpotensi Melambat Pasca Brexit
A
A
A
LONDON - Harga akan mengalami kenaikan dan pengiriman berpotensi melambat kecuali sektor ritel mempertahankan akses ke pekerja Uni Eropa (UE) pasca Brexit alias keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa seperti diperingatkan oleh organisasi perdagangan. Konsorsium ritel menyampaikan bahwa warga negara UE berkontribusi 6% dari total tenaga kerja industri sebesar 170.000.
Seperti dilansir BBC, Senin (9/10/2017) menurut survei angkatan kerja tahunan mayoritas pekerja UED terkonsentrasi di bagian gudang dan distribusi. Disampaikan lebih dari setengah dari peritel Inggris mengaku karyawan mereka yang berasal dari UE khawatir tentang hak mereka untuk tetap tinggal di Inggris. Sementara beberapa perusahaan ritel sudah melepas beberapa staf mereka dari Eropa.
Departemen Perdagangan Inggris mengutarakan, berakhirnya pergerakan bebas bagi warga negara Uni Eropa dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi untuk pebisnis dan juga konsumen. Diyakini bahwa sektor ritel harus menjaga akses ke pekerja yang berasal dari Eropa tanpa perlu izin setelah Inggris keluar dari Eropa.
Kepala Eksekutif BRC Helen Dickinson mengatakan keputusan Brexit telah menciptakan ketidakpastian untuk bisnis maupun pekerja EU mereka. "Hal ini tidak benar bahwa 16 bulan setelah referendum, orang-orang ini masih tidak memiliki keamanan yang mereka perlukan untuk melanjutkan kehidupan mereka," ungkapnya.
"Dan dari data jelas bahwa kecuali jika kita memiliki struktur yang tepat untuk mendukung peritel, merekrut dan mempertahankan pekerja, konsumen akan segera mulai untuk melihat dan merasakan dampak ketika mereka berbelanja," sambung dia.
Sekretaris Jenderal Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) John Hannett mengatakan, sektor ini akan terus membutuhkan pekerja dari UE untuk datang dan bekerja pada sektor ritel, distribusi dan manufaktur. "Kita perlu debat, didasarkan pada fakta-fakta dan bukti, apa yang dibutuhkan sektor ritel setelah Brexit," terangnya.
"Setelah kita meninggalkan Uni Eropa, kita akan memiliki sistem imigrasi yang bekerja untuk kepentingan terbaik bagi Inggris. Penting untuk melihat perkembangan hal ini dan melihat dari berbagai sisi bisnis," ucap seorang juru bicara pemerintah.
Seperti dilansir BBC, Senin (9/10/2017) menurut survei angkatan kerja tahunan mayoritas pekerja UED terkonsentrasi di bagian gudang dan distribusi. Disampaikan lebih dari setengah dari peritel Inggris mengaku karyawan mereka yang berasal dari UE khawatir tentang hak mereka untuk tetap tinggal di Inggris. Sementara beberapa perusahaan ritel sudah melepas beberapa staf mereka dari Eropa.
Departemen Perdagangan Inggris mengutarakan, berakhirnya pergerakan bebas bagi warga negara Uni Eropa dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi untuk pebisnis dan juga konsumen. Diyakini bahwa sektor ritel harus menjaga akses ke pekerja yang berasal dari Eropa tanpa perlu izin setelah Inggris keluar dari Eropa.
Kepala Eksekutif BRC Helen Dickinson mengatakan keputusan Brexit telah menciptakan ketidakpastian untuk bisnis maupun pekerja EU mereka. "Hal ini tidak benar bahwa 16 bulan setelah referendum, orang-orang ini masih tidak memiliki keamanan yang mereka perlukan untuk melanjutkan kehidupan mereka," ungkapnya.
"Dan dari data jelas bahwa kecuali jika kita memiliki struktur yang tepat untuk mendukung peritel, merekrut dan mempertahankan pekerja, konsumen akan segera mulai untuk melihat dan merasakan dampak ketika mereka berbelanja," sambung dia.
Sekretaris Jenderal Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) John Hannett mengatakan, sektor ini akan terus membutuhkan pekerja dari UE untuk datang dan bekerja pada sektor ritel, distribusi dan manufaktur. "Kita perlu debat, didasarkan pada fakta-fakta dan bukti, apa yang dibutuhkan sektor ritel setelah Brexit," terangnya.
"Setelah kita meninggalkan Uni Eropa, kita akan memiliki sistem imigrasi yang bekerja untuk kepentingan terbaik bagi Inggris. Penting untuk melihat perkembangan hal ini dan melihat dari berbagai sisi bisnis," ucap seorang juru bicara pemerintah.
(akr)
Lihat Juga :
