Kemenhub Gelar Rakornas Bahas Tol Laut Jokowi
Kemenhub Gelar Rakornas Bahas Tol Laut Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut Tahun 2017 dari 17-19 Oktober di Jakarta.
"Tol laut merupakan program nasional yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowi yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan (disparitas) harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Indonesia Timur,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Menurut pria yang akrab dipanggil Tommy ini, secara umum pelaksanaan program tol laut telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya.
"Dari sisi regulasi, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya," terang dia.
Tommy mengakui pelaksanaan program tol laut masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya masih belum optimalnya muatan kapal, khususnya muatan balik dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat.
"Untuk itu, ke depan pemerintah terus mendorong optimalisasi muatan balik dari daerah melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, BUMN dan masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas angkut serta meningkatkan perekonomian daerah setempat," jelasnya.
"Tol laut merupakan program nasional yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowi yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan (disparitas) harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Indonesia Timur,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Menurut pria yang akrab dipanggil Tommy ini, secara umum pelaksanaan program tol laut telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya.
"Dari sisi regulasi, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya," terang dia.
Tommy mengakui pelaksanaan program tol laut masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya masih belum optimalnya muatan kapal, khususnya muatan balik dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat.
"Untuk itu, ke depan pemerintah terus mendorong optimalisasi muatan balik dari daerah melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, BUMN dan masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas angkut serta meningkatkan perekonomian daerah setempat," jelasnya.
(izz)
Explore More