Tiga Tahun Jokowi-JK Kuatkan Infrastruktur demi Dorong Daya Saing

JAKARTA - World Economic Forum (WEF) dalam laporannya bertajuk Global Competitiveness Index 2017-2018 menyebutkan bahwa daya saing Indonesia naik. Sebelumnya, ada di nomor 41 dan kini naik lima peringkat di posisi 36 dari 137 negara.

Sebagai rasa bangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pamer saat membuka ajang Trade Expo Indonesia 2017 di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu.

"Daya saing Indonesia naik, karena kerja sama pemerintah dan swasta dalam mendorong pembangunan dan ekspor," katanya saat memberikan sambutan saat itu.

Memang Jokowi pantas bangga. Tiga tahun, semenjak dilantik bersama Jusuf Kalla, mantan Gubernur DKI Jakarta melakukan banyak trobosan.

Sektor infrastruktur menjadi paling menonjol dan diyakini bakal mampu jadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional di kemudian hari. Pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi perioritas sebagai pendukung transportasi darat. Mulai dari jalan tol, jalur kereta api, kemudian pelabuhan, bandara, dan angkutan masal juga digarap serius.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk tol selama lima tahun, pemerintah Jokowi-JK menargetkan membangun sepanjang 1.851 kilometer (km) baik di Jawa maupun Sumatera. Rincianya, untuk jalan tol Trans Sumatera targetnya dalam lima tahun mencapai 2.704 km, terdiri dari 24 ruas jalan tol tersebar di Sumatera.

Sampai saat ini yang sudah selesai jalan tol Palembang-Indralaya sepanjang 22 km, Medan-Binjai sepanjang 17 km dan Bakahuni-Terbangi Besar sepanjang 140 km. Sedangkan jalan tol Trans Jawa dengan panjang 649 km, mulai dari Merak Cilegon-Jakarta-Cirebon-Semarang-Solo-Surabaya sampai Banyuwangi.

Masih berdasarkan data Kementerian PUPR, pada 2015 terrealisasi 132 km jalan tol, pada 2016 dari target 136 km hanya terealisasi 44 km dan pada 2017 dari target 200 km sudah terealisasi 392 km. "Kita harapkan untuk Trans Jawa dan Sumatera rampung 2019," ujar Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga.

Kemudian untuk Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) juga digarap jalan perbatasannya. Papua ada 1.098,2 km dengan jalan tembus mencapai 892,3 km dan jalan belum tembus mencapai 205,9 km.

Sisi Kalimantan, jalan perbatasan yang digarap sepanjang 1.920 km dengan jalan tembus mencapai 1.582 km dan jalan belum tembus sepanjang 337 km. Untuk sisi NTT, jalan perbatasan yang digarap pemerintah mencapai 176,2 km dengan rincian jalan tembus sepanjang 151,1 km dan jalan belum tembus 25,1 km.

Selain infratruktur jalan bendungan dan embung yang digarap dari 2015-2017 secara nasional mencapai 840 lokasi embung dan 30 lokasi bendungan. Dari sisi infrastruktur angkutan masal kereta api juga digarap.

Ada beberapa proyek prestisius di antaranya, proyek kereta ringan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Proyek sepanjang 81,6 km itu menelan anggaran Rp21,7 triliun, juga ada proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang ditarget tuntas 2020.

Tidak hanya jalan, pembangunan energi listrik juga digarap pemerintahan Jokowi-JK. Karena menurut Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, untuk dapat meningkatkan daya saing di era global maka perbaikan infrastruktur harus diimbangi ketersediaan listrik. Makanya, di awal pemerintahan dicetuskan 35 ribu megawatt (MW).

"Ada perubahan terkait proyek listrik berkapasitas 35 ribu MW. Awalnya, asusmsi kita pertumbuhan ekonomi di angka 7%, karena resesi global, akhirnya berubah. Tetapi, kita harapkan 2020 tuntas proyek 35 ribu MW," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut saat paparan Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha menunjukkan perbandingann pembangunan jalan tol era enam presiden. Baginya, pemerintahan Jokowi-JK punya progresif lebih untuk membangun jalan tol.

Luhut menyebut, era Presiden Soeharto membangun jalan tol 490 km, era Presiden BJ Habibie dengan 7,2 km, Gus Dur sepanjang Presiden 5,5 km, Megawati hanya 34 km, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepanjang 212 km dan Jokowi mampu unggul sepanjang 568 km.

"Baru tiga tahun saja, tol yang terbangun melebihi Pak Harto yang 21 tahun. Apalagi, kalau sampai periode kedua pastilah lebih panjang lagi tol yang terbangun," katanya optimistis.

Memang sampai tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah mampu membangun trust alias kepercayaan di mata dunia. Dengan andalan pembangunan infrastruktur, ketersediaan energi serta adanya pemangkasan proses perizinan yabg dikenal dengan satu atap, Indonesia menjadi pilihan menarik berinvestasi.

Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, ada beberapa lembaga dunia yang mengapresiasi posistif lewat survei yang dilakukan. Tiga lembaga menyebut Indonesia ada peningkatan peringkat investment grade atau layak investasi di antaranya dari Standard and Poor's, Fitch Ratings, dan Moody's.

"Bahkan, survei EoDB tahun 2017, Indonesia sebagai negara teratas dalam Top Reformer bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7 indikator dari 10 indikator," ungkapnya berkali-kali.

Selain itu, tageline "kerja kerja kerja" yang digagas Jokowi untuk memberikan spirit bagi para menteri juga diapreasiasi Gallup World Poll. Pengakuan Menteri PUPR Basuki, dalam surveinya Gallup World Poll menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahannya paling dipercaya masyarakat. "Tidak main-main indikatornya sebesar 80%," ucapnya.

Namun, keberhasilan ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Khususnya lawan-lawan politik Jokowi. Dengan melakukan kritik, sebagai negara berkembang harusnya lebih arif dan dewasa dalam menyikapi proses positif yang digagas pemrintah.

Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadahlia menyatakan, pencapaian pemerintahan Jokowi-JK cukup realistis. Meski pihaknya kerap mengkritik, namun dalam kerangka konstruktif bukan destruktif.

"Saya kerap menyuarakan agar pemerintah lebih banyak memberikan peran swasta, khususnya anak-anak muda bangsa yang ingin ikut berpartisipasi dalam membangun," ujarnya.

Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Berbasis Budaya Putri Kusuma Wardani menuturkan, saat ini masyarakat hanya bisa merasakan dan menikamati akibat dari apa yang dilihat, bisa menikmati jalan tol.

Namun, masih kata Putri, dua sampai tahun ke depan dan selanjutnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah akan membawa dampak luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini contoh kecil di Jakarta. Saat ini kita setiap hari disuguhi macet akibat pembangunan. Namun, kalau sudah selesai pasti hasilnya luar biasa buat masyarakat Jakarta dan Indonesia umumnya," kata dia.

Setidaknya, pembangunan infrastruktur jalan, kawasan ekonomi khusua (KEK), kawasan ekonomi terpadu dan lainya yang terwujud dalam program starategis nasional (PSN) diharapakan mampu menarik investor dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Dari 2016 ada ratusan proyek strategis nasional yang digagas pemerintahan Jokowi-JK. Di mana pada 2016 ada sekitar 225 proyek dan 2017 ini ada 245 proyek baru dan proyek-proyek tersebar di seluruh wilayah Indoensia.

Penyebaran itu dinilai sebagai bentuk pemerataan. Sehingga, tidak lagi terjadi Jawa sentris. Pemerintah pun mengubahnya menjadi Indonesia sentris. Sehingga, bisa melakukan dan mendorong daerah-daerah yang pertumbuhannya melambat.

"Kalau kita hanya mementingkan Jawa, maka pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai di angka 7%. Tapi sekarang Indonesia sentris, makanya pertumbuhan kita targetkan 5,2%. Karena ada beberapa daerah yang perlu didorong," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno.

Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya cukup memgapresiasi keberhasilan pemerintah Jokowi-JK dalam menggenjot sektor infrastruktur. Karena infrastruktur bersama listrik menjadi indek utama investasi.

"Saat ini para negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand lagi gencarnya membangun infrastruktur. Makanya, Indonesia juga harus melakukan hal yang sama," katanya.

Memang, lanjut Berly, secara potensi Indonesia lebih menjanjikan. Hanya saja, perangkat pendukung infrastruktur dan energi listriknya harus dipersiapkan. Sehingga, para investor tertarik menanamkan modalnya.

Dalam keaempatan itu, Berly juga menambahkan, berdasar data yang didapat sektor infrastruktur kenaikannya nomor dua setelah institusi pemerintah. "Makanya kalau digarap serius, maka akan dapat melecut pertumbuhan ekonomi akan terderek. Infrastruktur dalam perrumbuhan ekonomi itu ibarat pertanian dengan irigasi," imbuhnya.