HT: Aplikasi dan Konten Harus Diatur agar Tak Ganggu Sektor Riil

Minggu, 29 Oktober 2017 - 11:16 WIB
HT: Aplikasi dan Konten...
HT: Aplikasi dan Konten Harus Diatur agar Tak Ganggu Sektor Riil
A A A
CIANJUR - Indonesia memasuki era digital, dalam perkembangannya ada dua elemen penting yaitu infrastruktur internet dan aplikasi. Infrastruktur internet harus dikembangkan secara masif, sementara pengembangan aplikasi, konten maupun servis harus diatur agar tidak mengganggu sektor riil.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat menjadi keynote speaker Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan yang dihadiri 4.000 lebih peserta dari 15 organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan se-Indonesia di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2017).

"Infrastruktur internet harus dikembangkan secara masif, untuk mempercepat kemajuan ekonomi semua lapisan masyarakat di seluruh daerah," kata HT dihadapan mahasiswa yang datang dari lintas organisasi, etnis dan agama.

Mereka adalah PB HMI, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP GMKI, PP PMKRI, PB PMII, PP KMHDI, Presidium GMNI, PP GPII, Presidum Hikmahbudhi, PP HIMMAH Al-Washliyah, PB SEMMI, PB Pemuda Muslimin, PP IPTI, dan PP GEMA Mathla'ul Anwar.

Pembangunan infraturuktur internet berkecepatan tinggi di daerah-daerah akan membuat aktivitas ekonomi lebih efeisien. Pendidikan, pekerjaan akan bisa berlangsung lebih cepat.

Sementara untuk aplikasi, konten, servis harus diatur. "Jangan mengganggu sektor lain secara signifikan, khususnya yang menghidupi rakyat banyak," kata HT.

Dia mencermati bahwa saat ini banyak toko kecil, ritel, departement store tutup karena aplikasi online. "Lebih memprihatinkan bila aplikasi asing yang mendominasi, mengganggu sektor riil dan ritel," ungkapnya.

Hal tersebut, menurutnya harus disikapi sebab Indonesia mengalami bonus demografi. Penduduk mayoritas anak muda membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Aplikasi online bisa kontraproduktif terhadap lapangan kerja yang dibutuhkan. Banyak usaha tutup, akibatnya terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Masyrakat Indonesia dinilai belum siap baik secara kesejahteraan maupun pendidikan menghadapi hal tersebut. "Justru dengan adanya bonus demografi, kita perlu menciptakan lapangan kerja, bukan mengurangi lapangan kerja," jelas HT.
(izz)
Berita Terkait
HT Tegaskan Sulsel dan...
HT Tegaskan Sulsel dan Sumut Harus Jadi Lumbung Suara Partai Perindo
HT Ingatkan Pengurus...
HT Ingatkan Pengurus Partai Perindo Siapkan Verifikasi Secara Maksimal
Visi Misi Perindo Jelas,...
Visi Misi Perindo Jelas, Membangun Indonesia Sejahtera
HT: Partai Perindo Berjuang...
HT: Partai Perindo Berjuang untuk Indonesia Sejahtera
HT Tegaskan Komitmen...
HT Tegaskan Komitmen Partai Perindo
HT: Jangan Pernah Menyerah...
HT: Jangan Pernah Menyerah dalam Berjuang
Berita Terkini
Perang Dagang Kian Sengit,...
Perang Dagang Kian Sengit, AS Siap Tampar China dengan Tarif 245%
31 menit yang lalu
Setiba dari Yordania,...
Setiba dari Yordania, Mentan Langsung Sidak Bulog dan PIHC
1 jam yang lalu
Rumah BUMN SIG Dampingi...
Rumah BUMN SIG Dampingi 495 UMKM Naik Kelas, Serap 1.869 Tenaga Kerja
2 jam yang lalu
Pana Oil Indonesia Terus...
Pana Oil Indonesia Terus Perkuat Jaringan Distribusi
2 jam yang lalu
Helmy Yahya dan Mardigu...
Helmy Yahya dan Mardigu Wowiek Jadi Komisaris BJB, Yusuf Saadudin Dirut
2 jam yang lalu
Tur Asia Tenggara, Xi...
Tur Asia Tenggara, Xi Jinping Desak Vietnam Lawan Intimidasi Tarif Trump
2 jam yang lalu
Infografis
Jadwal Contraflow Arus...
Jadwal Contraflow Arus Mudik dan Balik Lebaran di Tol Jakarta-Cikampek
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved