Utang USD300 Juta dari Bank Dunia, RI Perkuat Reformasi Fiskal

JAKARTA - Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar USD300 juta atau setara dengan Rp3,99 Triliun (Kurs rupiah Rp13.328/USD) pada tanggal 1 November 2017 yang akan membantu meningkatkan kualitas belanja pemerintah, administrasi pendapatan dan kebijakan perpajakan. Pembiayaan ini merupakan pinjaman kedua dari tiga rangkaian pinjaman untuk mendukung reformasi fiskal Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves mengatakan, pinjaman pertama mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial. Juga mengurangi pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa barang konsumsi, dan telah membantu keluarga berpenghasilan rendah agar keluar dari kemiskinan.

"Dukungan Bank Dunia bagi reformasi fiskal Indonesia merupakan komponen penting Kerangka Kemitraan Negara dari Grup Bank Dunia di Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas pemerintah dengan dampak perubahan yang besar," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (17/11/2017).

Dia melanjutkan, pinjaman kebijakan pembangunan ini dibangun berlandaskan reformasi fiskal yang didukung oleh program Bank Dunia lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik. "Pinjaman ini disiapkan di bawah kerja sama dengan Pemerintah Prancis melalui Agence Française de Développement," imbuh Rodrigo.

Sementara itu, pinjaman Reformasi Kebijakan Pembangunan Kedua (Second Fiscal Reform Development Policy) mendukung reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan memperluas basis pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar pajak individu maupun perusahaan.

"Pembuatan anggaran jangka menengah yang lebih banyak, proses pengadaan barang yang lebih dini, juga pemantauan belanja daerah akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal infrastruktur, dan bantuan sosial," ungkapnya.

Bank Dunia menyatakan, reformasi fiskal perlu diteruskan agar Indonesia dapat memenuhi aspirasinya. Merancang dan menerapkan kebijakan perpajakan dan belanja yang efektif dapat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan.

"Dengan adanya sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil akan memberikan sumberdaya lebih baik kepada pemerintah untuk menyediakan layanan penting seperti kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur," tambah Ekonom Utama Bank Dunia Hans Anand Beck.

Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Menurutnya, kesenjangan pendapatan yang ada saat ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah.

Hal ini juga disebabkan secara sebagian oleh rancangan kebijakan pajak yang kurang optimal sehingga terbatasnya basis pajak dan sulitnya pengelolaan. Tanpa reformasi besar dalam pengumpulan pendapatan, seiring dengan terus berlanjutnya harga komoditas yang moderat, maka rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia mungkin akan tetap berada pada tingkat yang rendah.

"Ini akan sangat membatasi ruang fiskal untuk pembelanjaan prioritas pembangunan," imbuhnya.