Kemensos-Himbara Siapkan Layanan Informasi Bansos Nontunai
Kemensos-Himbara Siapkan Layanan Informasi Bansos Nontunai
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos non tunai PKH dan BPNT untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2018," kata Menteris Sosial Khofifah Indar Parawansa di Kota Mataram, akhir pekan kemarin.
Nomor telepon yang disiapkan untuk layanan informasi dan pengaduan adalah BNI (1500046), BRI (1500017), Bank Mandiri (14000), BTN (1500286), dan Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299.
Menurutnya, dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, pemerintah perlu melakukan antisipasi serta respons cepat agar layanan bansos nontunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas. Untuk itu, hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi.
Dia mengatakan, layanan informasi dan pengaduan ini menggandeng Himbara sebagai mitra karena mereka merupakan bank penyalur bansos nontunai di seluruh Indonesia. "Degan adanya kerja sama ini diharapakan akan mempercepat respons penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat," tambahnya.
Seperti diketahui penyaluran bantuan sosial secara nontunai dimulai sejak November 2016 merupakan lompatan besar yang revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia bahkan di dunia.
Mengingat sampai saat ini model kartu kombo yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur saving account dan e-wallet bagi masyarakat kurang mampu merupakan pertama kali di dunia di antara 72 negara yang melaksanakan program conditional cash transfer yang di Indonesia dikenal PKH.
Dua fitur layanan yang tertanam dalam KKS, lanjut Khofifah, memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.
Melalui bansos nontunai, penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos dan harus mengantre lama karena waktu pengambilannya bersamaan. Maka, kini dengan sistem nontunai melalui sistem perbankan akan terlayani jauh lebih efektif karena mereka bisa akses melalui ATM bank Himbara serta agen bank terdekat.
"Pemerintah dalam hal ini Kemensos bertekad menyukseskan penyaluran bansos nontunai untuk 10 juta KPM tahun depan. Insya Allah bersama mitra kerja yakni Himbara, Pemda, Pendamping Program, kami optimis PKH dan BPNT mampuenurunkan angka kemiskinan dan gini ratio secara signifikan," tutur Khofifah.
"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos non tunai PKH dan BPNT untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2018," kata Menteris Sosial Khofifah Indar Parawansa di Kota Mataram, akhir pekan kemarin.
Nomor telepon yang disiapkan untuk layanan informasi dan pengaduan adalah BNI (1500046), BRI (1500017), Bank Mandiri (14000), BTN (1500286), dan Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299.
Menurutnya, dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, pemerintah perlu melakukan antisipasi serta respons cepat agar layanan bansos nontunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas. Untuk itu, hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi.
Dia mengatakan, layanan informasi dan pengaduan ini menggandeng Himbara sebagai mitra karena mereka merupakan bank penyalur bansos nontunai di seluruh Indonesia. "Degan adanya kerja sama ini diharapakan akan mempercepat respons penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat," tambahnya.
Seperti diketahui penyaluran bantuan sosial secara nontunai dimulai sejak November 2016 merupakan lompatan besar yang revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia bahkan di dunia.
Mengingat sampai saat ini model kartu kombo yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur saving account dan e-wallet bagi masyarakat kurang mampu merupakan pertama kali di dunia di antara 72 negara yang melaksanakan program conditional cash transfer yang di Indonesia dikenal PKH.
Dua fitur layanan yang tertanam dalam KKS, lanjut Khofifah, memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.
Melalui bansos nontunai, penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos dan harus mengantre lama karena waktu pengambilannya bersamaan. Maka, kini dengan sistem nontunai melalui sistem perbankan akan terlayani jauh lebih efektif karena mereka bisa akses melalui ATM bank Himbara serta agen bank terdekat.
"Pemerintah dalam hal ini Kemensos bertekad menyukseskan penyaluran bansos nontunai untuk 10 juta KPM tahun depan. Insya Allah bersama mitra kerja yakni Himbara, Pemda, Pendamping Program, kami optimis PKH dan BPNT mampuenurunkan angka kemiskinan dan gini ratio secara signifikan," tutur Khofifah.
(izz)
Explore More